SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kutai Kartanegara menyatakan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati AY dan AZ belum bisa maju pada Pemilihan Bupati (Pilbup) November 2024 mendatang. Pasalnya, pasangan tersebut belum memenuhi syarat Verifikasi Administrasi.
Terkait soal munculnya informasi adanya kasak kusuk pihak pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, AY dan Ahmad AZ agar lolos verifikasi administrasi menjadi perhatian Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia..
Sekjen KIPP Indonesia, Kaka Suminta mengatakan, agar tidak terjadinya dugaan lobi-lobi untuk meloloskan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, AY dan AZ dari verifikasi Administrasi, maka KPU pusat harus mengawasi secara langsung agar tidak ada permainan tersebut.
“Agar tidak terjadinya dugaan lobi-lobi untuk meloloskan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, AY dan AZ dari verifikasi Administrasi, maka harus ada pengawasan dari KPU Pusat,” kata Kaka Rabu (12/6/2024).
Kaka menjelaskan saat ini memang kesempatan calon independent yang maju di pilkada masih terbatas karena itu harus menggunakan kendaraan partai politik.
” Kesempatan calon independent yang maju di pilkada masih terbatas karena itu harus menggunakan kendaraan partai politik.,” ujar Kaka.
Kata Kaka, mencegah terjadinya kasak-kusuk yang mencoba melakukan kecurangan dalam verifikasi administrasi, maka harus ada pengawasan yang ketat dari pihak penyelenggara yakni KPU.
Menurut Kaka, jika pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati independent tidak lolos verifikasi adminitrasi maka jangan diberikan ruang yang menimbulkan kerusahakan demokrasi.
“Kalau pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati independent tidak lolos verifikasi Adminitrasi maka jangan diberikan ruang yang menimbulkan kerusahakan demokrasi,” bebernya.
Kaka juga mewaspadai terjadinya politik uang dalam pilkada di Kalimantan Timur 2024.
“Kita harus waspadai soal politik uang di pilkada Kaltim,” ucapnya.
Sementara itu, Komite Anti Korupsi Indonesia melalui Sekjendnya, M.Firman memang saat ini pilkada diperkirakan akan ramai dengan politik uang ,tidak hanya saat pencoblosan nanti ,tapi dalam proses pencalonan kepala daerah juga sangat rawan dengan politik uang.
” Seperti dugaan kasak – kusuk di KPUD Kutai Kartanegara akibat Calon independent yang tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi ,juga sangat rawan adanya gratifikasi kepada oknum – oknum di KPUD ,” kata Firman kepada awak media, Rabu (12/6/2024).
Firman mendesak KPK,Polisi Dan Kejaksaan ikut mengawasi adanya dugaan politik uang di pilkada serentak.
“KPK,Polisi dan Kejaksaan harus ikut mengawasi adanya dugaan politik uang di pilkada serentak,” ucapnya.
Bahkan,dari investigasi dilapangan olèh sejumlah pemantau pilkada di Kutai Kartanegara patut diduga adanya KTP yang dikumpulkan oleh AY patut di curigai tidak valid dan diduga KTP tersebut diambil dari data pemilu 2024.
Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman menilai soal hasil investigasi KAKI terkait dugaan adanya politik uang dan permainan data harus menjadi perhatian masyatakat Kaltim.
“Kalau dari hasil investigasi KAKI ada dugaan politik uang dan permainan data harus menjadi perhatian masyarakat Kaltim,” kata Budiman kepada awak media,Rabu (12/6/2024).
Budiman menjelaskan jika adanya dugaan permainan politik uang dari pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati AY dan AZ, maka ini menjadi persoalan baru, maka harus ditindak tegas dari Gakkumdu) atau Bawaslu bersama aparat hukum.
“Soal adanya dugaan permainan politik uang dari pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati AY dan AZ, maka ini menjadi persoalan baru, maka harus ditindak tegas dari Gakkumdu dan aparat hukum,” bebernya.
Dia juga meminta agar pegawasan dalam proses verifikasi adminitrasi di awasi dengan ketat.
Menurut dia, pemimpin yang maju di pilkada Kaltim harus transparan dan bebas dari politik uang.
“Bakalon Bupati di pilkada Kaltim harus transparan dan bebas dari politik uang,” ucapnya.(*)
