KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut secara aktif melaksanakan fungsi pengawalan dan koordinasi dalam pembangunan pabrik minyak merah yang berlokasi di Desa Klekat, Kecamatan Kembang Janggut. Proyek strategis ini merupakan bagian dari agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) sebagai tindak lanjut dari arahan langsung Bupati Kukar, Bapak Edi Damansyah.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kembang Janggut, Bapak Suhartono, menyampaikan bahwa pihaknya secara konsisten membangun koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun dengan perangkat daerah teknis di tingkat kabupaten, guna memastikan kelancaran pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami terus menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk menjamin bahwa pembangunan pabrik minyak merah ini dapat terealisasi sesuai dengan target waktu dan spesifikasi yang telah ditetapkan,” ujar Suhartono pada Jumat, 30 Mei 2025.
Lebih lanjut, Suhartono menegaskan bahwa krisis minyak goreng yang terjadi secara nasional pada tahun 2023 menjadi momentum reflektif bagi Pemkab Kukar untuk memperkuat ketahanan pangan lokal melalui pembangunan sarana hilirisasi produk kelapa sawit.
“Pembangunan pabrik ini merupakan bagian dari respon strategis terhadap krisis distribusi minyak goreng tahun 2023. Oleh karena itu, kami berkomitmen penuh untuk mengawal pelaksanaan proyek ini sampai tuntas,” imbuhnya.
Dengan dukungan bahan baku yang bersumber dari kebun sawit masyarakat lokal, serta adanya sinergi yang erat antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, pabrik minyak merah tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, sekaligus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah.
Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut juga optimistis bahwa keberadaan pabrik ini akan memperkuat kemandirian pangan masyarakat dan mendukung keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi desa sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis sumber daya lokal. (ADV/DISKOMINFO KUTAI KARTANEGARA)
