Samarinda – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) berpartisipasi sebagai salah satu narasumber dalam Forum “Berbagi Pengalaman Rehabilitasi Mangrove di Kalimantan Timur” yang dihelat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda pada 8 Oktober 2025. Partisipasi tersebut merupakan wujud pengakuan pemerintah daerah atas kontribusi dan keberhasilan PHM dalam pengelolaan lingkungan berbasis kolaborasi terkait program penanaman dan rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir Delta Mahakam, Kalimantan Timur.
Forum “Berbagi Pengalaman Rehabilitasi Mangrove di Kalimantan Timur” bertujuan untuk mendukung rencana aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kalimantan Timur dan memperkuat integrasi program berbasis ekosistem pesisir dalam kebijakan sektoral dan spasial daerah. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, serta unsur akademisi dan komunitas lingkungan.
Dalam forum tersebut, PHM berbagi pengalaman dan praktik terbaik (best practice) bertajuk “Upaya dan Tantangan Perlindungan dan Rehabilitasi Mangrove”. Program ini menyoroti pendekatan komprehensif yang dilakukan oleh PHM dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya di wilayah Delta Mahakam.
Head of Communication Relations & CID PHM, Achmad Krisna Hadiyanto, mengatakan bahwa program penanaman dan rehabilitasi mangrove ini merupakan bentuk nyata komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). “PHM berkomitmen untuk terus menghadirkan kontribusi yang berdampak positif dan nyata terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan keinginan Perusahaan untuk tumbuh berkelanjutan bersama lingkungan dan masyarakat,” ujarnya. Program penanaman dan rehabilitasi mangrove turut mendukung pencapaian SDGs, khususnya Tujuan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), serta Tujuan ke-15 (Menjaga Ekosistem Daratan).
Achmad menambahkan, selama kurun waktu 2023-2024, PHM berhasil menanam lebih dari 600 ribu pohon seperti mangrove, pohon endemik Kalimantan, termasuk pohon buah-buahan di sekitar wilayah operasi PHM. “Program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Perusahaan di bidang lingkungan telah berhasil mendukung program pemerintah dalam melestarikan lingkungan di sekitar wilayah operasi. Hal ini tentunya tidak lepas dari kolaborasi yang sangat baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan BUMDes. Mulai dari perencanaan program hingga pelaksanaanny,” pungkas Achmad.
Sejak beberapa tahun terakhir, PHM telah melaksanakan serangkaian program penanaman dan rehabilitasi mangrove di wilayah operasinya, antara lain, di North Processing Unit (NPU) dan South Processing Unit (SPU). Program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan Pertamina Foundation dalam program Blue Carbon Initiative, serta pelaksanaan penanaman mangrove melalui program TJSL PHM. Selain itu, PHM juga telah memenuhi kewajiban rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai bagian dari komitmen Perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
Keberhasilan program-program tersebut memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek. Dalam aspek pendidikan dan sharing core competency, program ini menjadi wahana pembelajaran lingkungan bagi anak-anak dan masyarakat sekitar. Dengan mengintegrasikan kurikulum mangrove di sekolah-sekolah binaan, para siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penanaman mangrove. Hal tersebut menjadikan mereka sebagai agen perubahan dalam upaya pelestarian lingkungan sejak dini. Program ini juga menjadi bagian dari sharing core competency Perusahaan dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat terhadap konservasi pesisir.
Sementara itu, dalam aspek ekonomi dan gender, program ini mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan yang berada di tingkat daerah dan nasional. Hal tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove yang memiliki peran vital dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan kawasan pesisir. Selain itu, program ini menjadi contoh penerapan kesetaraan gender (gender equality) dengan melibatkan lebih dari tujuh perempuan dari kelompok rentan dalam kegiatan penyemaian dan penanaman mangrove. Program ini juga telah memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat pesisir dan meningkatkan penghasilan warga lokal melalui optimalisasi BUMDesa Karya Sepatin yang berperan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan.
Dampak signifikan yang tampak dari program ini juga terlihat pada aspek lingkungan. Program ini telah berkontribusi dalam upaya mitigasi abrasi di wilayah pesisir dan menjaga ekosistmen pesisir. Selain itu, program ini juga telah terbukti mengurangi emisi karbon melalui proses penyerapan karbon (carbon sequestration) oleh tanaman mangrove. [*]
