SAMARINDA – Penunjukan dua dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar sebagai anggota Dewan Pengawas di dua rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menuai sorotan publik. Warganet gaduh.
Pasalnya, kedua dosen tersebut berdomisili dan beraktivitas di Makassar, sementara tugas pengawasan seharusnya dilakukan di wilayah Kaltim.
Berdasarkan informasi yang beredar, Dr. Syahrir A. Pasinringi, dosen Unhas Makassar, diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda melalui SK Gubernur Kaltim No 100.3.3.1/K.94/2025.
Sementara itu, Dr. Fridawaty Rivai, juga dosen Unhas. Dia ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan.
Penunjukan ini memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat dan warganet. Terutama publik Kaltim.
Publik mempertanyakan efektivitas pengawasan rumah sakit jika para anggota dewan tidak berada secara fisik di lokasi tempat tugasnya.
“Bagaimana bisa mengawasi rumah sakit kalau secara fisik orangnya ada di Makassar?” demikian komentar yang banyak disampaikan di media sosial.
Selain itu, status keduanya yang masih aktif sebagai dosen Unhas juga menimbulkan perdebatan soal komitmen waktu dan tanggung jawab pengawasan di rumah sakit daerah.
Banyak pihak menilai, posisi Dewan Pengawas semestinya diisi oleh tokoh atau profesional yang berdomisili dan aktif di Kaltim agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan berkesinambungan.
Sejumlah kalangan berharap, Pemprov Kaltim meninjau kembali kebijakan tersebut demi memastikan efektivitas kinerja Dewan Pengawas di rumah sakit daerah.
Mereka menilai, jabatan penting yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik perlu diisi oleh figur yang hadir dan bekerja secara langsung di wilayah tempat tanggung jawabnya berada.
Dalam unggahan di Instagram, banyak warganet menyoroti keputusan tersebut.
Akun instagram @iroh_paman menulis, “Orang Kaltim jadi penonton.”
Komentar tersebut langsung mendapat ratusan suka dari pengguna lain. Komentar itu mencerminkan kekecewaan masyarakat lokal yang merasa kurang dilibatkan dalam jabatan strategis di daerah sendiri.
Pengguna lain, @mdendysatria, menambahkan dengan nada sindiran, “Mereka mau mensulawesikan Kalimantan.”
“Harusnya orang Kaltim memakai orang Kaltim juga. Apa iya nggak ada orang akal tim yang bisa jadi Dewasa, ” sesal @uwais_alkarnais.
“Perekrutan Dewasa itu melalui beberapa tahap seleksi. Lah kok tiba-tiba keluar SK nya, ” tambah dia. [irm/harian fajar]
