JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mendorong perusahaan daerah tidak hanya berorientasi pada bisnis di daerah, tetapi juga aktif membangun jaringan dengan perusahaan besar di tingkat nasional.
Langkah itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS) dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Kantor PKT, Jakarta, Kamis (20/8).
Kesepakatan tersebut disaksikan langsung Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud. Hadir dalam kegiatan itu Direktur Utama PKT Rafli Yandra, Komisaris PKT H. Azis Samual, serta Direktur Utama PT BKS Nidya Listiyono.
Bagi BKS, MoU tersebut bukan sekadar seremoni kerja sama. Kesepakatan ini disebut menjadi pintu masuk untuk merealisasikan sejumlah peluang bisnis yang dinilai berpotensi memberikan manfaat bagi daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Kaltim bisa bekerja sama dengan PKT. Dalam waktu dekat kita akan action beberapa kerja sama yang bisa dilaksanakan,” kata Nidya.
Menurut Nidya, dukungan kepala daerah penting untuk membuka akses BUMD Kaltim ke perusahaan BUMN maupun swasta nasional.
Ia mengapresiasi langkah Gubernur Rudy Mas’ud yang dinilai membuka ruang lebih luas bagi perusahaan daerah untuk membangun jaringan bisnis di luar Kaltim.
“Kami dari PT BKS mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud yang sudah membukakan jalan kepada BUMD untuk berkolaborasi dengan perusahaan swasta maupun BUMN di pusat,” ujarnya.
BUMD dituntut tidak hanya hidup dari penyertaan modal
Kerja sama BKS dan PKT juga menempatkan kembali persoalan kinerja BUMD sebagai bagian dari agenda peningkatan PAD.
Nidya yang juga menyebut dirinya sebagai ketua forum BUMD berharap pola kerja sama seperti ini dapat diterapkan oleh perusahaan daerah lainnya.
Menurut dia, semakin banyak kerja sama produktif yang dibangun BUMD, semakin besar pula peluang perusahaan daerah memberikan kontribusi kepada kas daerah.
“Saya selaku ketua forum berharap agar semua BUMD bisa didorong untuk kerja sama untuk menambah PAD Kaltim,” katanya.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa BUMD tidak cukup hanya mengandalkan modal dan fasilitas dari pemerintah daerah. Perusahaan daerah dituntut mampu menciptakan sumber pendapatan baru melalui ekspansi dan kolaborasi bisnis.
Target akhirnya adalah kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Kaltim.
Dari MoU menuju bisnis konkret
Tantangan berikutnya adalah memastikan MoU tersebut tidak berhenti sebagai dokumen kerja sama.
Nidya mengatakan Gubernur Rudy Mas’ud telah meminta BKS bergerak cepat mencari dan merealisasikan peluang bisnis yang dapat memberikan kontribusi bagi daerah.
“Gubernur juga berpesan kepada kami di BKS untuk bisa terus berakselerasi membuka peluang bisnis agar bisa berkontribusi untuk daerah,” kata Nidya.
Karena itu, ukuran keberhasilan kerja sama BKS dan PKT nantinya bukan pada penandatanganan MoU, melainkan pada bisnis konkret yang lahir setelah kesepakatan tersebut.
Jika kolaborasi berhasil diterjemahkan menjadi kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan, kerja sama tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber tambahan kontribusi BUMD terhadap PAD Kaltim.
Sebaliknya, tanpa tindak lanjut bisnis yang jelas, MoU hanya akan menjadi kesepakatan administratif tanpa dampak langsung terhadap pendapatan daerah.
Pemprov Kaltim kini menempatkan sinergi antara pemerintah, BUMD, BUMN dan sektor swasta sebagai salah satu cara untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita sama-sama berjuang menambah PAD Kaltim untuk mendukung pembangunan di Kaltim,” ujar Nidya.
