BALIKPAPAN — Di sebuah kawasan pesisir Balikpapan, sejumlah pejabat daerah dan nasional berkumpul untuk membicarakan urusan pemerintahan. Ada gubernur dari berbagai provinsi, anggota DPR RI, pejabat kementerian, hingga pimpinan militer. Tempat pertemuan itu bernama Harum Resort, properti pribadi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Harum Resort bukan sekadar tempat menerima tamu. Lokasi ini tercatat dalam sejumlah publikasi resmi pemerintah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan kedinasan. Di sana, pejabat membahas pengawasan badan usaha milik daerah, penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga persoalan pertahanan dan keamanan wilayah.
Rudy menyebut penggunaan fasilitas pribadinya sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah. Tempat diberikan tanpa biaya sewa. Namun, ada satu komponen yang tidak termasuk dalam fasilitas gratis tersebut: konsumsi.
Penjelasan itu menjadi penting ketika nama Harum Resort muncul dalam penelusuran Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). laporan media Arusbawah pada April 2026 menyebut tiga paket pengadaan yang dikaitkan dengan Harum Resort memiliki nilai total Rp144 juta.
Angka tersebut bukan bukti bahwa seluruh uang telah dibayarkan kepada pemilik resort. Namun, kemunculannya membuka pertanyaan yang layak dijawab pemerintah: jika tempatnya gratis, berapa biaya yang dikeluarkan untuk menjamu para pejabat di sana, siapa penerima pembayaran, dan bagaimana transaksi tersebut dipertanggungjawabkan?
Dari penyambutan gubernur hingga rapat karhutla
Jejak penggunaan Harum Resort untuk kegiatan pejabat dapat ditelusuri setidaknya sejak 2025.
Pada 10 November 2025, Rudy menyambut para gubernur dari berbagai provinsi dan rombongan Komisi II DPR RI di Balikpapan. Mereka datang menjelang pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029 di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Publikasi Diskominfo Kaltim menyebut rombongan melanjutkan agenda penyambutan di Harum Resort. Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto.
Media Pusaran Media melaporkan suasana makan siang di Harum Resort dihadiri ratusan tamu dari 38 provinsi bersama unsur organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah pejabat Pemprov Kaltim terlihat berada di lantai bawah, sementara para gubernur dan Wamendagri berada di lantai atas.
Pertemuan itu berlangsung menjelang rangkaian kegiatan nasional di IKN. Harum Resort menjadi salah satu titik berkumpulnya para pejabat sebelum melanjutkan agenda.
Pada 22 Januari 2026, lokasi yang sama kembali digunakan untuk kunjungan kerja Komisi II DPR RI. Kali ini, pembahasannya lebih spesifik: pengawasan terhadap Bankaltimtara sebagai badan usaha milik daerah.
Menurut publikasi Sekretariat Daerah Kaltim, pertemuan membahas peran bank daerah dalam mendorong perputaran ekonomi, digitalisasi layanan, jangkauan pelayanan, pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan modal dan kinerja keuangan.
Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Harum Resort digunakan untuk lebih dari satu jenis agenda pemerintahan. Namun, informasi publik mengenai kegiatan dan peserta belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh biaya yang menyertai masing-masing pertemuan.
Rapat karhutla dan pertemuan dengan pejabat militer
Penggunaan Harum Resort berlanjut pada 24 Agustus 2026.
Pada hari itu, Rudy memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi kemarau panjang dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sejumlah pejabat Pemprov hadir, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPBD, pejabat Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Kepala Diskominfo, serta Kepala Biro Hukum.
Rapat tersebut membahas kondisi terkini karhutla dan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait.
Pada hari yang sama, Rudy juga menggelar ramah tamah dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II, Marsdya TNI Muzafar, bersama sejumlah pejabat militer. Publikasi resmi Setda Kaltim menyebut pembicaraan mencakup pertahanan wilayah, keamanan pesisir, dan pengamanan kawasan IKN.
Dua agenda dalam satu hari itu memperlihatkan fungsi Harum Resort sebagai tempat pertemuan yang melibatkan unsur pemerintahan sipil dan militer.
Akan tetapi, dokumen publik yang tersedia belum cukup untuk memastikan apakah kedua kegiatan tersebut menggunakan paket konsumsi yang sama, anggaran yang berbeda, atau fasilitas jamuan yang disediakan melalui mekanisme lain. Kepastian itu membutuhkan undangan, daftar hadir, rincian konsumsi, serta dokumen realisasi anggaran masing-masing kegiatan.
Rudy: tempat gratis, makan tidak gratis
Di tengah sorotan terhadap penggunaan Harum Resort, Rudy memberikan penjelasan mengenai alasan dirinya menyediakan fasilitas pribadi untuk kegiatan pemerintah.
Dalam pemberitaan detikKalimantan pada 25 April 2026, Rudy menyebut Harum Resort merupakan aset pribadinya yang dipersilakan untuk digunakan tanpa biaya sewa.
“Itu aset pribadi saya. Kalau dipakai kegiatan, saya kasih gratis. Coba kalau di hotel, berapa biayanya,” kata Rudy, sebagaimana dikutip detikKalimantan.
Ia juga menyatakan penggunaan tempat tersebut dimaksudkan untuk menghemat anggaran daerah. Menurutnya, apabila kegiatan dilakukan di hotel, pemerintah harus memperhitungkan biaya tempat dan kebutuhan lainnya.
Namun, Rudy membedakan antara penggunaan tempat dan penyediaan konsumsi.
“Kalau tempat saya kasih gratis, tapi kalau makan tidak bisa gratis,” ujarnya.
Rudy menjelaskan, kegiatan dapat melibatkan puluhan hingga ratusan orang, termasuk pejabat pusat dan staf pendukung. Karena itu, menurut dia, kebutuhan makan dan minum tidak mungkin seluruhnya ditanggung secara pribadi.
Pernyataan tersebut menjelaskan posisi gubernur: fasilitas tempat diberikan tanpa biaya sewa, sedangkan konsumsi tetap menjadi tanggungan kegiatan.
Namun, persoalan akuntabilitas anggaran tidak berhenti pada ada atau tidaknya biaya sewa. Ketika konsumsi untuk kegiatan pemerintahan dibeli dari penyedia yang berkaitan dengan lokasi pertemuan, publik tetap berhak mengetahui dasar pengadaan, harga, jumlah pesanan, realisasi pembayaran, dan pihak yang menerima uang.
Tiga paket Rp48 juta, total Rp144 juta
Pertanyaan mengenai biaya konsumsi menjadi lebih konkret setelah Arusbawah menerbitkan laporan pada 14 April 2026 mengenai tiga paket pengadaan yang mencantumkan Harum Resort dalam penelusuran SiRUP.
Dalam laporan itu, masing-masing paket bernilai Rp48 juta, sehingga total nilai yang disebut mencapai Rp144 juta.
Rinciannya sebagai berikut:
- Belanja natura, untuk periode 3–5 Januari 2026, senilai Rp48 juta.
- Belanja jamuan tamu gubernur, untuk periode 1–3 Januari 2026, senilai Rp48 juta.
- Belanja cendera mata berupa makanan khas Kalimantan Timur, yang dikaitkan dengan kunjungan Menteri ESDM dan rombongan pada 12 Januari 2026, senilai Rp48 juta.
Arusbawah menyebut ketiga paket tersebut menggunakan mekanisme pengadaan langsung. Media itu juga melaporkan telah berupaya meminta penjelasan kepada Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, tetapi belum memperoleh jawaban substantif hingga berita diterbitkan.
Rincian tersebut perlu dibaca secara cermat. SiRUP merupakan sistem informasi rencana umum pengadaan. Nilai paket yang tercantum di dalamnya tidak otomatis membuktikan bahwa transaksi telah selesai, barang atau jasa telah diterima, atau pembayaran telah dicairkan kepada pihak tertentu.
Karena itu, istilah “tagihan Rp144 juta” dalam laporan media tersebut masih perlu diuji melalui dokumen pengadaan dan pembayaran. Perlu dipastikan apakah Harum Resort tercatat sebagai penyedia, lokasi kegiatan, atau hanya bagian dari uraian paket. Identitas penyedia dan penerima pembayaran harus ditentukan berdasarkan dokumen resmi, bukan semata-mata nama lokasi.
Ada pula persoalan tanggal yang perlu diperiksa. Laporan Arusbawah mengaitkan paket cendera mata dengan kunjungan Menteri ESDM pada 12 Januari 2026. Sementara itu, publikasi resmi Pemprov mengenai kunjungan kerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang ditemukan dalam penelusuran merujuk pada agenda 30 April 2025. Perbedaan tersebut memerlukan konfirmasi lebih lanjut dan belum cukup untuk menyimpulkan adanya penyimpangan.
Ketika fasilitas pribadi bersinggungan dengan anggaran publik
Di sinilah persoalan Harum Resort menjadi lebih luas daripada sekadar perdebatan mengenai biaya makan dan minum.
Di satu sisi, pemerintah dapat menggunakan fasilitas pribadi yang diberikan secara cuma-cuma apabila penggunaannya sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang jelas. Tidak adanya biaya sewa berpotensi mengurangi pengeluaran daerah.
Di sisi lain, ketika fasilitas pribadi gubernur digunakan berulang kali untuk kegiatan kedinasan dan kebutuhan pendukungnya dibayar menggunakan anggaran pemerintah, muncul pertanyaan mengenai transparansi dan potensi konflik kepentingan.
Konflik kepentingan tidak otomatis terbukti hanya karena kegiatan pemerintah berlangsung di properti pribadi pejabat. Namun, situasi tersebut patut diuji, terutama jika terdapat transaksi pengadaan yang berkaitan dengan kegiatan di lokasi tersebut.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah keputusan memilih lokasi dan penyedia dilakukan berdasarkan kebutuhan serta pertimbangan efisiensi yang dapat diverifikasi, atau apakah terdapat keuntungan ekonomi bagi pihak tertentu yang tidak dijelaskan secara terbuka.
Untuk menjawabnya, pemerintah perlu membuka informasi mengenai identitas badan usaha penyedia, hubungan penyedia dengan pemilik lokasi, dasar pemilihan penyedia, perbandingan harga, volume konsumsi, dan realisasi pembayaran. Pemeriksaan ini juga perlu memastikan bahwa tidak ada pembayaran ganda atas komponen fasilitas yang telah dinyatakan gratis.
Hal tersebut bukan tuduhan bahwa Rudy atau pihak lain telah melakukan pelanggaran. Ini merupakan pertanyaan akuntabilitas yang relevan ketika pejabat publik menggunakan aset pribadi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai negara.
Anggaran makan-minum Pemprov mencapai Rp10,25 miliar pada 2026
Dalam klarifikasi yang dipublikasikan pada 17 April 2026, Pemprov Kaltim menyatakan anggaran makanan dan minuman tidak hanya diperuntukkan bagi gubernur, tetapi juga mencakup wakil gubernur, sekretaris daerah, jamuan tamu resmi, serta kegiatan lain yang difasilitasi pemerintah.
Data Biro Umum yang dipublikasikan Pemprov mencatat anggaran tersebut sebesar Rp12,23 miliar pada 2023, meningkat menjadi Rp15,89 miliar pada 2024, kemudian turun menjadi Rp11,93 miliar pada 2025 dan Rp10,25 miliar pada 2026.
Pemprov menyatakan penggunaan Harum Resort merupakan bagian dari efisiensi karena tempat dapat digunakan tanpa biaya sewa, sementara penyelenggaraan kegiatan di hotel dapat menimbulkan biaya tempat dan kebutuhan pendukung lainnya.
Angka anggaran tersebut merupakan gambaran agregat kebutuhan makan dan minum Pemprov, bukan bukti pengeluaran khusus untuk Harum Resort. Nilai anggaran juga berbeda dari nilai realisasi. [*]




