SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Kamaruddin mengimbau seluruh partai politik agar tidak melakukan kampanye hitam atau black campaign .
Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan masa kampanye bagi seluruh partai politik mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Ia menjelaskan bahwa periode kampanye merupakan kesempatan bagi partai politik untuk menyatakan visi hingga misinya kepada publik.
Tak hanya itu, Kamaruddin juga menekankan pentingnya sosialisasi yang baik, terutama bagi calon-calon baru yang memasuki dunia politik, guna membangun citra yang positif dan mendapatkan dukungan suara.
“Apalagi caleg yang baru terjun di dunia perpolitikan, mereka pasti butuh pencitraan demi mendapatkan banyak suara,” ucap Kamaruddin pada Selasa, (7/11/2023).
Baginya. jika partai politik nekat melakukan kampanye hitam, maka hal ini tentunya akan berpotensi merusak proses kontestasi pemilu 2024. Bahkan, dia menunjukkan bahwa tindakan semacam itu dapat dikenai sanksi hukum.
Yang mana diketahui, black campaign ini biasanya melibatkan penyebaran tuduhan palsu terhadap pesaing tanpa bukti yang kuat.
Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 280 ayat 1 huruf C telah mengatur larangan terkait praktik hasutan dan kebencian dalam konteks kampanye. Aturan ini melarang semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik pelaksana, peserta, maupun tim sukses, untuk melakukan penghinaan terhadap individu, agama, suku, ras, golongan, calon, atau peserta pemilu lainnya.
Sementara untuk sanksinya sendiri, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 24 Juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU Pemilu.
Atas pelanggaran tersebut, pelaku akan dikenakan sanksi pidana penjara dengan batas waktu maksimal dua tahun dan denda sebesar Rp 24 juta sesuai dengan Pasal 521 UU Pemilu.
“Persaingan antar parpol pasti sangat ketat nantinya. Maka dari itu, jangan melakukan kampanye hitam untuk menyelamatkan situasi saat pemilu nanti,” tutupnya. [sia/ADV DPRD Samarinda]
