Samarinda – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar minta pemerintah kota (pemkot) maksimalkan kejar waktu untuk tuntaskan kemiskinan ekstrim dan stunting.
Seperti yang diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) targetkan penuntasan keduanya pada akhir tahun 2024 ini. Artinya kurang dari setahun, pemerintah daerah sudah harus menyelesaikan permasalahan ini.
Deni menyebutkan sejumlah program bisa lakukan, terutama dari segi data yang harus dibenahi. Di mana, pada awal data kemiskinan ekstrem dikeluarkan ada di 9.039 jiwa.
“Setelah angka ini keluar, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) ini membentuk tim verifikasi dan validasi (verfal) untuk melihat apakah data ini betul,” ujar Deni, Rabu (16/1/2024).
Dari data ini kemudian berhasil dipastikan yang betul-betul masuk dalam kriteria masyarakat miskin ekstrim hanya tersisa 6.973 jiwa yang berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Politisi Fraksi Gerindra ini juga memberikan catatan pada pemkot. Di mana, pada 2023 lalu, Samarinda mendapatkan predikat Kota Layak Anak (KLA) tingkat Nindya.
“Memang kita mengapresiasi pemerintah dalam peraihan KLA ini. Tapi tetap saja, pasti ada kelebihan dan kekurangan, setelah ini pemerintah harus gerak cepat untuk mengejar waktu yang tersisa,” tegasnya.
Dua tahun berusaha, Deni menilai pemkot memang sudah melakukan langkah-langkan yang terukur, sistematis dan komprehensif, meskipun belum maksimal hingga kini.
Banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kota Samarinda juga bisa dilibatkan. Apalagi jumlahnya yang banyak, maka bukan tidak mungkin target bisa terkejar lebih cepat.
“Mereka bisa dilibatkan, misal kita manfaatkan corporate social responsibility (CSR). Kalau hanya Rp 100 ribu per bulan, lalu dikali dengan banyaknya jumlah perusahaan, akan bisa membantu dengan sangat banyak,” terangnya.
Selain itu, Deni juga menengok banyaknya proyek infrastruktur yang tengah berjalan. Diantaranya, terowongan, revitalisasi Pasar Pagi, Teras Samarinda dan Citra Niaga.
Banyaknya pembangunan tersebut, akan disayangkan jika tidak dibarengi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dan masih diliputi kemiskinan ekstrim serta stunting.
“Keduanya harus berjalan linier, supaya apa yang digaungkan wali kota saat awal kepemimpinannya ‘Pusat Kota Peradaban’ itu betul-betul terwujud, itu poinnya,” pungkasnya.[wan/ADV/DPRD Kota Samarinda]
