Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Laila Fatihah meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Menurutnya saat ini pelaku UMKM belum bisa upgrade, dan melakukan promosi yang dilanjutkan dengan masuk ke e-katalog.
Akan tetapi masih banyak dari mereka yang gagap teknologi (gaptek), enggan dilibatkan dalam hal-hal yang menurut mereka ribet.
Apalagi saat pemerintah kota (pemkot) memberikan bantuan, mereka (pelaku usaha) akan memprotes karena tidak kebagian.
“Tetapi mereka akan protes ketika ada bantuan dari pemerintah kota pemkot, saat mereka tidak ikut dilibatkan,” ungkap Laila, Kamis (25/1/2024).
Sehingga permasalahan ini seperti tarik ulur, Laila juga menyampaikan bahwa perlunya pemberian edukasi dari Dinas Koperasi Samarinda.
“Ini perlu pemberian edukasi dari Dinas Koperasi Samarinda dan terkhusus untuk pelaku UMKM yang belum terdaftar di Samarinda ini,” tegasnya.
Dinas Koperasi diminta, agar bisa memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM, bahwa mereka itu didata dan didaftar.
“Jangan takut dengan masalah pajak. Yang terjadi kan seperti itu, mereka mau dimasukkan ke dalam e-katalog, tapi mereka tidak punya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Karena tidak mau berusaha,” urainya.
“Karena syarat dari NIB, iya harus punya yang namanya NPWP dulu, email dulu, sedangkan mereka tidak mau terlibat dengan sifatnya rumit-rumit. Jadinya stuck di situ, tidak akan pernah bisa berkembang,” pungkasnya.[wan/ADV/DPRD Kota Samarinda]
