TENGGARONG, pantaukaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyatakan komitmen kuatnya untuk mengelola anggaran secara lebih efektif dengan memaksimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 mendatang.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendorong efisiensi tata kelola keuangan daerah dan mempercepat pencapaian target pembangunan berbasis kemandirian fiskal. Pemkab Kukar menilai bahwa keberadaan SiLPA yang terlalu tinggi dari tahun ke tahun dapat menjadi indikator kurang optimalnya perencanaan dan penyerapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa pemanfaatan SiLPA harus diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa peningkatan PAD menjadi salah satu target utama untuk memperkuat fondasi keuangan daerah.
“Kami akan terus berupaya maksimal dalam memanfaatkan SiLPA agar tidak menumpuk dan bisa langsung disalurkan ke kegiatan produktif yang menyentuh kepentingan masyarakat. Selain itu, peningkatan PAD juga menjadi target utama kami di tahun 2025,” ujar Sunggono dalam rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah, Rabu (17/7/2025).
Lebih lanjut, Sunggono menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah mengevaluasi pola perencanaan dan penganggaran yang selama ini dilakukan. Ia mengungkapkan bahwa Pemkab akan memperkuat sistem perencanaan berbasis kinerja, mempercepat proses lelang, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran sejak awal tahun anggaran.
“Setiap OPD kami minta untuk menyusun perencanaan anggaran yang lebih realistis dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar penyerapan,” tambahnya.
Terkait upaya peningkatan PAD, Pemkab Kukar akan menyasar sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, serta pengelolaan aset dan retribusi daerah.
Potensi lokal yang besar, menurut Sunggono, harus dapat dikembangkan dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Optimalisasi PAD akan sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kami tidak hanya akan memperbaiki sistem pemungutan dan pengawasan, tetapi juga mendorong tumbuhnya iklim investasi dan usaha yang sehat,” tegasnya.
Langkah-langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga untuk membangun pondasi pembangunan jangka panjang yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.(wan/adv/Diskominfo Kukar)
