Samarinda – Memiliki semboyan wajib belajar 12 tahun, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti minta sekolah menyediakan fasilitas.
Menurutnya, ada banyak tuntutan yang belum terpenuhi di dalam dunia pendidikan saat ini. Diantaranya kurikulum, regulasi, dan ketersediaan buku.
“Padahal kalau kita wajib belajar 12 tahun itu semua adalah kewajiban negara untuk menyiapkan. Baik itu infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), bahkan sekolah gratis, itu harus pemerintah,” urai Puji, Kamis (25/1/2024).
“Tetapi itu belum terlaksana, untuk di Kota Samarinda. Mungkin berbeda dengan di Jakarta, Surabaya dan itupun masih berbayar loh ya,” tegasnya.
Dia mengatakan Indonesia memang belum siap. Ditambah dengan masalah bullying, menurutnya sekolah itu berkaitan dengan lingkungan.
Maka saat ini harus menyiapkan pendidikan mulai dari keluarga yang ada di Kota Samarinda. Dan ini masuk dalam ketahan keluarga.
“Masalah ekonomi, sosial, budaya dan agama. Itu nanti bagaimana kita menyiapkan anak ini agar punya karakter,” bebernya.
Karena jika bicara pendidikan, maka bicara numerasi. Mungkin pemerintah dan pendidik bisa, tetapi karakter anak yang sangat berpengaruh.
Salah satu contoh susahnya ada dilingkungan yang buruk, pemabuk, narkoba, anak yang hamil diluar nikah. Dari sini saja dapat dilihat pembentukkan karakter anak mempengaruhi.[wan/ADV/DPRD Kota Samarinda]
