SAMARINDA – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim dilaporkan memiliki rapor merah atas rendahnya serapan anggaran yang sudah direalisasikan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji mengaku akan menggelar pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim untuk membahas persoalan tersebut.
Seno menegaskan, rendahnya serapan anggaran di OPD harus jadi perhatian serius. Sebagai lembaga yang memang bertugas melakukan pengawasan, Seno menilai realisasi program harus terus dikejar sehingga program yang sudah disusun bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.
“Jadi kami akan langsung berkoordinasi dengan Pj Gubernur untuk menyikapi masalah ini. Menurut kami, sudah semestinya pihak yang terkait mengambil langkah,” tegasnya, Jumat [10/11/2023]
Dia mengungkapkan, pihaknya sudah pernah menggelar pertemuan dengan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Menurutnya, Pj Gubernur juga sudah mengetahui perihal informasi ini. Setidaknya ada dua OPD yang mendapatkan sorotan.
Kedua OPD itu adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
“Tapi kami sudah terima beberapa hal yang jadi alasan kenapa serapan anggaran di OPD itu rendah,” sambungnya.
Informasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim yang ia terima, menyebut bahwa rendahnya realisasi di beberapa OPD disebbakan pembayaran kepada pihak penyedia masih dalam proses. [sia/ADV DPRD Kaltim]
