Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen mendukung hak pendidikan bagi seluruh anak, termasuk yang berasal dari keluarga kurang mampu. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat.
Sekolah rakyat adalah program pemerintah pusat yang ditujukan bagi anak-anak keluarga prasejahtera agar dapat menikmati pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) tanpa terkendala biaya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah berkoordinasi dengan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menentukan lokasi yang sesuai.
“Dari hasil koordinasi, kita membutuhkan lahan seluas 5 sampai 10 hektare. Namun, setelah kami cek, sekolah-sekolah yang ada di Kukar saat ini tidak memiliki lahan sebesar itu,” ujar Sunggono pada Kamis (17/04/2025).
Untuk itu, Pemkab Kukar mengambil inisiatif mencari lahan alternatif milik pemerintah daerah. Salah satu lokasi yang dinilai layak adalah Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, yang berdekatan dengan Sekolah Polisi Negara (SPN).
“Di Jonggon sudah ada surat kepemilikan lahannya, dan fasilitas infrastrukturnya lengkap, mulai dari jalan, listrik, air bersih, hingga telekomunikasi. Jadi sangat layak untuk pembangunan sekolah rakyat,” tambahnya.
Meskipun program ini berasal dari pemerintah pusat, Pemkab Kukar bertugas menyiapkan lahannya. Pengajuan pembangunan sekolah rakyat akan dilakukan melalui aplikasi resmi dengan rincian program yang lengkap.
“Anggaran pembangunan sepenuhnya dari pemerintah pusat, sementara kami di daerah hanya menyediakan lahan sebagai dukungan,” jelas Sunggono.
Sekolah rakyat ini dirancang untuk menampung hingga 1.000 peserta didik dari berbagai jenjang, mulai SD hingga SMA. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan di Kukar, terutama bagi masyarakat yang menghadapi hambatan ekonomi.
“Kami akan mendaftarkan program ini tahun ini dan berharap pembangunan bisa segera dimulai tahun depan,” pungkasnya.
Meski Kukar tidak termasuk dalam 100 kabupaten/kota pilot project program sekolah rakyat pemerintah pusat, Sunggono menegaskan ketertarikan daerah untuk ikut serta demi masa depan pendidikan anak-anak Kukar. ADV/DISKOMINFO KUKAR
