Pantaukaltim.com, Samarinda – Hanya tinggal menghitung bulan, sistem pendidikan di Indonesia termasuk Samarinda akan memasuki tahun ajaran baru. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2024/2025 biasanya dimulai sejak awal Juni.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti kembali menyinggung soal penerapan system zonasi yang kemungkinan besar masih akan digunakan dalam PPDB 2024/2025. Puji menyebut, ada beberapa persoalan yang terjadi setiap tahun, dan belum bisa dioptimalkan penuntasannya.
“Misalnya soal ketersediaan sekolah, yang tidak sebanding dengan jumlah calon peserta didiknya,” ucapnya, Kamis [18/4/2024].
Menurutnya hal ini terjadi karena belum meratanya pembangunan gedung sekolah di Samarinda. Jika tidak segera ditangani, tentunya sistem yang berlaku saat ini akan menjadi beban bagi anak-anak yang ingin mengenyam pendidikan di sekolah negeri.
“Harapan kami, sebisa mungkin sistem zonasi ini bisa lebih fleksibel. Mengacu pada situasi dan kondisi di lapangan,” sambungnya.
Puji menyoroti sejumlah wilayah yang tidak memiliki satuan pendidikan jenjang SD dan SMP, khususnya sekolah negeri. Ia mencontohkan Kelurahan Jawa yang belum memiliki bangunan SMP Negeri di wilayahnya.
“Kalau begini, anak-anak yang lulus SD mau sekolah di mana? Mau tak mau harus mencari di wilayah yang lebih jauh dari pada zonasinya,” pungkasnya. [dtn/ADV DPRD SMD]
