JAKARTA – Responden dalam Survei Litbang Kompas menyatakan puas terhadap kinerja 100 hari Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Salah satu alasannya adalah lantaran sering mendapatkan bantuan sosial alias bansos. Berdasarkan data Survei Kepemimpinan Nasional 100 Hari Pemerintahan Prabowo – Gibran yang dirilis Litbang Kompas, sebanyak 14,4 persen responden menyatakan alasan puas terhadap pemerintah adalah karena sering mendapatkan bansos, misalnya jaminan kesehatan masyarakat, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun alasan terbesar kepuasan responden terhadap pemerintah adalah karena kinerja yang ditunjukkan baik, dinyatakan oleh 30,2 persen responden.
Kemudian, sebanyak 18,1 persen responden menyatakan alasan puas terhadap pemerintah adalah karena kepemimpinan yang merakyat.
Secara umum dalam bidang ekonomi, 74,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Sisanya, yakni sebanyak 25,5 persen menyatakan tidak puas. Litbang Kompas melaporkan, indeks kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 80,9 persen responden menyatakan puas. Sementara itu, 19,1 persen responden menyatakan tidak puas. Adapun tingkat keyakinan umum terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 89,4 persen responden merasa yakin, sementara 10,6 persen responden mengaku tidak yakin.
Sebagai informasi, dalam melakukan survei ini, Litbang Kompas melakukan survei periodik dengan wawancara tatap muka, selama periode 4 sampai 10 Januari 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
Adapun tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Sementara itu, “margin of error” penelitian sekitar 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
Bansos yang diberikan Prabowo-Gibran
Sederet program bantuan sosial (bansos) dipastikan bakal berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa bansos yang tetap berlanjut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pencairan PKH berlangsung selama 4 tahap dalam satu tahun. Adapun Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk nontunai.
Bantuan ini diberikan dalam bentuk pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya dengan nominal Rp 200.000. Ini disalurkan dengan mekanisme akun elektronik yang bisa digunakan untuk membeli pangan di e-Warung PKH atau pedagang yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Pemerintah juga menyalurkan beberapa jenis bansos pada tahun 2025. Presiden Prabowo telah menyetujui bantuan sosial alias bansos beras 10 kilogram (kg) untuk enam bulan pada tahun ini.
“Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis. Baca juga: Prabowo Lanjutkan Bansos Beras untuk Januari-Februari 2025 Pemerintah juga akan menanggung iuran jaminan kesehatan BPJS sebesar Rp 42.000 per bulan untuk individu dari keluarga berpenghasilan rendah. Program ini diperuntukkan bagi yang terdaftar di DTKS dengan data kependudukan yang valid.
Bansos diklaim bantu warga keluar dari garis kemiskinan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengeklaim, 12.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau keluarga penerima bantuan sosial (Bansos) sudah mentas dari garis kemiskinan. Adapun program graduasi bisa dicapai setelah penerima bansos mendapatkan pendampingan, modal usaha, dan pelatihan pemberdayaan sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi dari kucuran bantuan pemerintah.
“Ini yang terdegradasi tahun ini 12.000 KPM yang target kita tahun depan bisa 340 ribu. Ini target tahun depan, tapi yang tahun ini terdegradasi 12 ribu lebih. Doakan tahun depan bisa naik signifikan lebih,” ujar Saifullah dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Saifullah menuturkan, dalam menjalankan program ini, Kemensos tidak mengurangi jaring pengaman atau social protection yang membantu masyarakat miskin. Jaring pengaman itu adalah program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) berupa alokasi bansos KPM dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menghabiskan 80 persen anggaran Kemensos.
[Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Survei Litbang Kompas: Sering Dapat Bansos Jadi Alasan Puas terhadap Pemerintah”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2025/01/20/020000826/survei-litbang-kompas–sering-dapat-bansos-jadi-alasan-puas-terhadap?page=1. ]
