30 Persen Tapal Batas Desa dan Kelurahan di PPU Belum Rampung, DPRD Minta Pemkab Bergerak Cepat

Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin.

PENAJAM PASER UTARA – Penyelesaian tapal batas antar desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menyisakan pekerjaan. Sekitar 30 persen batas wilayah administratif tersebut belum diselesaikan. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan dalam rencana pemekaran kecamatan yang tengah disiapkan pemerintah daerah.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyuddin, meminta pemerintah kabupaten mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, proses penetapan batas wilayah tidak boleh terus berlarut, terutama ketika muncul perbedaan atau pertentangan di tengah masyarakat.

“Pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah untuk percepatan penyelesaian tapal batas antar kelurahan/desa,” kata Mahyuddin, Senin (16/11/2026).

Ia mengungkapkan, pembahasan tapal batas kerap menemui kendala karena tim penyelesaian di tingkat desa atau kelurahan tidak selalu mencapai kesepakatan. Persoalan kemudian berlanjut ke tim tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Persoalan Batas Berkaitan dengan Legalitas Aset

Mahyuddin menilai penyelesaian tapal batas bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan. Kejelasan wilayah juga berkaitan dengan keamanan serta legalitas kepemilikan aset tanah dan bangunan milik masyarakat.

Karena itu, ketika muncul gejolak atau perbedaan pendapat mengenai batas wilayah, pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah penyelesaian.

“Ketika ada gejolak mengenai tapal batas di tingkat kelurahan/desa, itu harus cepat ditangani oleh pemerintah daerah agar prosesnya cepat selesai,” terangnya.

Keterlambatan penetapan batas dikhawatirkan membuat ketidakjelasan administrasi wilayah terus berlangsung. Padahal, kepastian batas diperlukan agar tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan pemerintahan maupun aset masyarakat.

Pemekaran Kecamatan Masih Terganjal

Penyelesaian tapal batas juga menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan pemekaran kecamatan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemkab PPU sebelumnya merencanakan pemekaran Kecamatan Penajam menjadi dua kecamatan dan Kecamatan Babulu menjadi dua kecamatan. Namun, rencana tersebut masih terkendala penyelesaian batas antar desa dan kelurahan.

Mahyuddin menegaskan, seluruh tapal batas harus diselesaikan hingga 100 persen agar persyaratan administrasi pemekaran dapat dipenuhi.

“Tapal batas kelurahan/desa harus selesai 100 persen. Karena, itu salah satu syarat yang harus dipenuhi agar usulan pemekaran kecamatan disetujui Kementerian Dalam Negeri,” pungkasnya.

Dengan masih adanya sekitar 30 persen batas wilayah yang belum rampung, pemerintah daerah perlu menjelaskan wilayah mana saja yang masih bermasalah dan apa penyebab penyelesaiannya berjalan lambat.

Masyarakat juga perlu mengetahui target penyelesaian, mekanisme penanganan sengketa batas, serta langkah konkret tim kabupaten ketika musyawarah di tingkat desa dan kecamatan tidak mencapai kesepakatan.

Sebab, pemekaran wilayah tidak cukup hanya dengan menyusun rencana pembentukan kecamatan baru. Kepastian batas administrasi menjadi fondasi agar penataan pemerintahan tidak justru melahirkan persoalan baru di kemudian hari.(Adv/Theo)

Print Friendly, PDF & Email