KUKAR – Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar kegiatan pendidikan politik bagi perempuan di Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat [29/9/2023].
Kegiatan tersebut diikuti tokoh masyarakat pemberdayaan perempuan, Pembina Kesejahteraan Keluarga, Kader Posyandu dan Kelompok Sosial Keagamaan Perempuan yang ada di Kelurahan Bukit Merdeka, bertempat di Gedung BPU Kelurahan Bukit Merdeka.
Kegiatan sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Perempuan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran perempuan terhadap peran, hak dan kewajibannya dalam partisipasi politik. Juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif kaum perempuan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Yulia Parlina S.Hut., S.H selaku Koordinator Daerah APD Indonesia untuk Kabupaten Kutai Kartanegara hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa, negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat telah memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, baik itu perempuan maupun laki-laki mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum.
“Untuk itu, partisipasi politik perempuan sangat penting untuk mewujudkan sistem dan lembaga politik yang bisa menyuarakan kepentingan dan memperjuangkan keadilan bagi perempuan,” ungkap Yulia.
Selain itu Yulia juga menyampaikan, perempuan dan demokrasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, bukanlah kedaulatan rakyat apabila tidak ada keterlibatan perempuan, mengutip perkataan Baba O’llah yang menulis bahwa, “laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung, jika dua sayap itu sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak udara yang setinggi-tingginya; jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali”.
“Dalam hal ini sebagai perempuan saya ingin mengatakan pentingnya peran dan kepedulian kita terhadap demokrasi di republik kita Indonesia ini terkhusus Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan terlibat aktif mengawal dan menyukseskan hal yang menjadi prosedur utama dalam demokrasi itu sendiri yakni pemilu yang telah memasuki tahapan dan akan diselenggarakan 2024 mendatang baik itu sebagai pemilih, penyelenggara, pemantau, calon legislator ataupun calon kepala daerah,” terang dia.
Yulia berharap melalui pendidikan politik bagi perempuan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya Perempuan-perempuan yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan juga meningkatkan kesadaran kritis peserta terhadap Pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan gender. [*/dtn]
