Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum) kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola investasi tambang yang sehat dan berkeadilan. Dalam konfirmasi yang disampaikan kemarin, ia menyoroti pentingnya pertumbuhan investasi batu bara yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar.
“Bisnis tambang harus tumbuh dan menguntungkan. Tapi jangan sampai tidak memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Harum, merujuk pada arahannya dalam Konsultasi Publik Blueprint Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang digelar Kamis, 4 Desember 2025, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Ia kembali mengingatkan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kunci terciptanya hubungan yang harmonis dengan masyarakat.
“Perusahaan yang menjalankan kewajiban sesuai aturan akan selalu mendapat dukungan. Tapi kalau aturan diabaikan, persoalan sosial pasti muncul,” tegasnya saat dikonfirmasi Senin (08/12/2025
Harum menekankan agar keuntungan tambang tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara masyarakat sekitar menanggung dampak lingkungan dan sosial. Dengan nada ringan namun bermakna, ia juga mengingatkan perusahaan untuk tidak bermain-main dengan BBM ilegal dan tetap patuh membayar PBBKB di daerah operasi.
“Kalau semuanya taat aturan, kita doakan cadangan batu baranya makin banyak dan usahanya makin lancar,” ujarnya.
Ia menyebut kewajiban perusahaan mencakup TJSL, CSR, dan kontribusi PPM melalui Forum PPM Minerba Kaltim. Untuk memperkuat efektivitas program sosial, ia menyarankan perusahaan bekerja sama dengan Baznas yang memiliki jaringan di seluruh kabupaten/kota.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turut mengonfirmasi pentingnya sinergi dalam pelaksanaan PPM. Ia menyebut, banyak program Forum PPM yang telah membantu masyarakat, namun perlu koordinasi agar tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.
“Contohnya, bantuan untuk siswa SMA/SMK sering kali bertabrakan dengan program Gratispol Pemprov Kaltim. Perusahaan bisa mengalihkan bantuan ke PAUD, TK, SD, atau SMP, atau memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak,” jelasnya.
Kegiatan Konsultasi Publik Blueprint PPM juga dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Surya Arjuna, Kadis ESDM Kaltim Bambang Arwanto, Ketua Forum PPM Minerba Kaltim Muslim Gunawan, serta perwakilan perusahaan tambang di Kaltim. (ADv/Diskominfo Kaltim)
