JAKARTA – Kalimantan Timur masih menjadi provinsi terbaik di luar Pulau Jawa.
Hal ini dibuktikan prestasi provinsi berlambang Ruhui Rahayu ini meraih penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards Tahun 2024.
Dari lima nominator peraih penghargaan kinerja SPM Awards 2024, Benua Etam mampu menyisihkan Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.
Sehingga Kalimantan Timur meraih peringkat ketiga bersama Jawa Barat peringkat pertama dan Jawa Timur peringkat kedua berhak mendapatkan SPM Awards 2024 kategori Provinsi Terbaik di Indonesia.
Penghargaan yang digagas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri ini diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan diterima langsung Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Usai menerima penghargaan, Pj Gubernur Akmal Malik menyatakan rasa syukur dan bangganya atas prestasi yang diraih Kalimantan Timur.
Namun terpenting menurut dia, bagaimana upaya dan kinerja jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim memberi manfaat besar kepada masyarakat.
“Ini prestasi yang membanggakan dalam memberikan pelayanan dasar. Dan, SPM Awards ini bertujuan mendorong pelaksanaan penerapan SPM di daerah,” katanya singkat, di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu 24 April 2024.
Akmal pun berharap SPM mengimplikasi kepada seluruh aparatur pemerintah di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota dalam memberikan pelayanan dasar terbaik.
Khususnya bidang urusan SPM, terdiri pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas dan sosial.
“Sehingga pelayanan dasar ini mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia, juga kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Dikesempatan ini Akmal juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja serta kolaborasi para pimpinan perangkat daerah ditingkat provinsi, sehingga mampu meraih prestasi tingkat nasional.
“Terimakasih Bu Sekda dan seluruh OPD yang telah fokus kepada upaya pemenuhan indikator-indikator makro dalam pelayanan dasar bagi masyarakat,” ungkapnya.
Kedepan, Akmal meminta jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim membenahi mulai proses perencanaan, penganggaran dan implementasi pelayanan dasar kepada masyarakat, sehingga mendorong peningkatan kinerja SPM.
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menegaskan berdasarkan hasil monitoring dalam penerapan SPM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara umum terjadi tren peningkatan nilai indeks rata-rata kinerja SPM.
Namun diakuinya masih ditemukan berbagai kendala dan masalah, sehingga menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kinerja SPM.
“Saat ini masih terdapat daerah yang belum mencapai realisasi sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan,” akunya.
Tahun 2023 merupakan tahun kelima penerapan SPM dan sistem pelaporan tidak hanya dalam bentuk buku laporan.
“Melainkan melalui aplikasi pelaporan e-SPM,” ujarnya.
Penghargaan SPM Awards 2024 juga diberikan kepada kabupaten dan kota di Indonesia untuk kategori Kabupaten dan Kota Terbaik peringkat satu hingga tiga. [*]
