Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa Program GratisPol (Gratis Pengurusan Polisi/Administrasi Kependudukan dan Layanan Publik tertentu) tengah dipersiapkan secara matang agar dapat berjalan penuh pada tahun 2026. Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase penyiapan anggaran dan penguatan regulasi sebelum program ini diterapkan secara total pada tahun berikutnya.
Hal ini disebabkan APBD tahun 2025 telah disahkan sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang baru dilantik, sehingga ruang fiskal untuk memasukkan program baru masih terbatas.
“Tahun 2025 kami gunakan untuk menyiapkan seluruh perangkat, termasuk memastikan anggaran prioritas tersedia. GratisPol akan berjalan penuh pada 2026 sesuai visi kami untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Gubernur Rudi.
Penyiapan Anggaran Prioritas Dimulai Tahun Ini
Pemprov Kaltim kini tengah melakukan penyusunan ulang prioritas belanja untuk memastikan dukungan anggaran optimal bagi pelaksanaan GratisPol. Program tersebut diproyeksikan mencakup sejumlah layanan publik penting yang selama ini sering menjadi beban biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rudi menegaskan bahwa penyiapan anggaran bukan sekadar alokasi, tetapi harus disertai manajemen pelaksanaan yang efektif.
“Kami tidak ingin program hanya diumumkan tanpa kesiapan. Semua detail, mekanisme, dan pendanaan harus kuat agar GratisPol bisa berjalan lancar dan tepat sasaran pada 2026,” katanya.
Penguatan Regulasi dan Mekanisme Pelayanan
Selain anggaran, Pemerintah Provinsi juga menyiapkan regulasi teknis dan kerja sama lintas instansi, termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota, agar implementasi GratisPol dapat dijalankan secara seragam dan transparan.
Pemprov memastikan bahwa pelayanan yang masuk dalam cakupan GratisPol nantinya akan memiliki SOP yang jelas, sistem digital pendukung, serta pengawasan yang ketat untuk menghindari penyelewengan.
Diharapkan Meringankan Beban Masyarakat
Program GratisPol menjadi salah satu janji strategis Gubernur Rudi Mas’ud untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau. Program ini diyakini dapat mengurangi beban administrasi masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.
“Tujuan kami sederhana: masyarakat Kaltim tidak lagi terbebani biaya-biaya administratif tertentu. Pemerintah hadir membantu, bukan menyulitkan,” tegas Rudi.
2026 Jadi Tahun Implementasi Penuh
Dengan seluruh proses penyiapan yang sedang berjalan, Pemprov optimistis bahwa GratisPol dapat dilaksanakan secara penuh, masif, dan terkoordinasi pada tahun 2026, sekaligus menjadi program unggulan pelayanan publik di Kalimantan Timur. [zk/adv diskominfo kaltim]
