Pantaukaltim.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus berkomitmen menggalakkan percepatan penurunan stunting. Pada tingkat daerah, pelaksanaan percepatan penurunan stunting pun dilakukan dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Dalam rangka menjalankan fungsi dan perannya, Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management TPPS Kaltim melaksanakan Rapat Koordinasi, Senin (15/07) di Ruang WIEK Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim.
Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management TPPS Kaltim bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran di tingkat Provinsi dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada,serta mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek percepatan penurunan stunting.
“Kita sudah bekerja dan menyiapkan di bidang ini, sudah disajikan dalam bentuk data geospasial yang bisa diakses di portal Sentra Analitik Data (SENADA),” ujar Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal yang juga sekaligus sebagai Koordinator Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management TPPS Kaltim.
Data yang baik dan lengkap akan sangat mendukung pimpinan dalam menentukan arah kebijakan. Aplikasi SENADA dan penerapan dashboard analytics berbasis data warehouse yang efektif nantinya, diyakini akan mampu mencapai perubahan positif dalam berbagai sektor pembangunan di wilayah Kaltim, termasuk percepatan penurunan Stunting.
Terakhir, Faisal pun meminta agar diagendakan pertemuan dan sinergi dengan para koordinator data di kabupaten/kota guna mengintegrasikan seluruh data stunting di tiap wilayah.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Plt Kepala Bidang TIK dan Persandian Bambang Kukilo, Pranata Komputer Ahli Muda Fery, Perwakilan anggota satuan tugas dari BPS Kaltim, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim, Dinas Kesehatan Kaltim, STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Provinsi Kaltim. (cpy/pt)
