SAMARINDA – Miskin ekstrem masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit dientaskan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda.
Sejalan dengan itu, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Rusdi mengingatkan Dinsos PM Samarinda agar rutin melakukan verifikasi data terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
“Dinsos PM Samarinda harus melakukan pendataan secara valid. Data itu harus benar-benar aslinya berapa,” kata Rusdi, Senin (10/10/2023).
Menurut Rusdi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi di lingkungan Kota Samarinda harus mengatasi persoalan tersebut secara masif dan intensif.
Karena baginya tidak menutup kemungkinan data yang dimiliki oleh pemerintah malah berbeda dengan keadaan yang sebenarnya ketika di lapangan.
“Bisa saja data terpadu dan terintegrasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah berbeda, maka dari itu perlu adanya validasi,” ujarnya.
Pasalnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) merilis data masyarakat miskin ekstrem Samarinda 2023 ada sekitar 9.032 jiwa yang terdiri atas 1.600 kepala keluarga (KK).
Kemudian, setelah dilakukan validasi pada Juni 2023 lalu, terdapat 6.973 jiwa dari 9.032 jiwa. Sedangkan dari 1.600 kepala keluarga menjadi 1.456 kepala keluarga miskin ekstrem di Kota Tepian.
“Tetapi berdasarkan laporan Dinsos PM Samarinda menindaklanjuti data P3KE pemerintah pusat itu, mereka verifikasi dan validasi ulang dengan melakukan pendataan ke lapangan terakhir (update Juni 2023),” ungkapnya.
Sehingga dalam hal ini ia mendorong Dinsos PM Samarinda untuk dapat melakukan validasi data sebaik mungkin.
“Walaupun bertahap asal tetap,” kata dia.
Hal ini perlu dilakukan agar ketika pemerintah memberikan bantuan dapat diterima masyarakat tepat sasaran.
“Karena masih banyak orang yang menerima bantuan itu pada kategori mampu atau misalnya tidak masuk kriteria karena sudah berubah taraf ekonominya,” tukasnya. [dtn/Adv DPRD Samarinda]
