Kutai Kartanegara – Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal (PAUD dan PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar), Pujianto, menegaskan bahwa masyarakat yang ingin mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat mengajukan izin selama memenuhi standar aturan yang berlaku.
Menurut Pujianto, ada beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi agar lembaga pendidikan tersebut dapat diakui secara resmi dan mendapatkan izin operasional. Persyaratan pertama adalah keberadaan tenaga pengajar dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1). Hal ini untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan kualitas yang memadai.
“Minimal guru yang mengajar harus memiliki pendidikan S1,” ujar Pujianto saat memberikan keterangan pers di hadapan awak media, Kamis (24/04/2025).
Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga menjadi perhatian serius. Pujianto mengungkapkan, lembaga PAUD dan PKBM wajib memiliki gedung yang memadai sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Gedung tersebut boleh milik sendiri, disewa, ataupun dipinjam, namun harus layak dan aman untuk anak-anak. Tidak kalah penting adalah jumlah minimal siswa yang harus tercatat, yaitu sebanyak 15 orang.
“Kami tidak akan memberikan izin jika jumlah muridnya sangat sedikit,” tegasnya.
Lebih jauh, Pujianto juga menyoroti pentingnya ketersediaan sarana edukatif yang mendukung perkembangan dan tumbuh kembang anak. Perosotan, ayunan, serta alat permainan edukatif lainnya harus tersedia sebagai bagian dari kelengkapan fasilitas. Ia menegaskan, gedung tanpa alat bermain edukatif yang sesuai tidak memenuhi kriteria kelayakan.
“Bangunan kosong tanpa sarana belajar yang sesuai tidak bisa dijadikan tempat PAUD. Jika lembaga belum siap dengan fasilitas tersebut, kami tidak akan memberikan verifikasi izin,” katanya.
Selain itu, Pujianto juga menyoroti fenomena lembaga penitipan anak yang banyak beroperasi tanpa memiliki legalitas resmi. Meskipun ada sejumlah lembaga yang sudah mendaftarkan diri, masih banyak yang beroperasi di luar pengawasan Disdikbud.
“Jika ada masyarakat yang ingin melegalkan lembaganya, silakan mendaftar ke kami agar lembaga tersebut bisa diawasi dan dibina secara baik,” imbaunya.
Ia mengakui, tidak semua lembaga dapat terdeteksi sejak awal. Banyak kasus baru diketahui saat sudah muncul masalah di lapangan. Oleh karena itu, Pujianto mengajak seluruh masyarakat untuk lebih proaktif mendaftarkan lembaga PAUD maupun PKBM mereka agar bisa masuk dalam sistem pengawasan resmi dan mendapatkan bimbingan dari Disdikbud Kukar.
“Dengan terdaftarnya lembaga di bawah pengawasan kami, maka pemantauan dan dukungan dapat diberikan secara optimal,” pungkasnya.
Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat, diharapkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kukar dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sumber daya manusia di masa depan. ADV/DISKOMINFO KUKAR
