Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud menegaskan komitmennya memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran daerah sebagai langkah strategis menekan potensi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam arahannya kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rudi menyebut bahwa pembangunan Kaltim tidak akan bisa berjalan optimal jika integritas birokrasi masih lemah. Karena itu, ia menekankan perlunya perubahan sistem kerja yang lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kaltim harus menjadi contoh pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Reformasi birokrasi bukan slogan—ini adalah keharusan agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai pada manfaatnya untuk masyarakat,” tegasnya.
Dorong Sistem Informasi Terintegrasi dan Audit Berkala
Untuk mencegah penyimpangan anggaran, Rudi menekankan percepatan digitalisasi layanan publik, termasuk penggunaan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi. Menurutnya, mekanisme pengawasan berbasis teknologi akan menutup celah praktik-praktik rawan korupsi.
Selain itu, ia meminta setiap OPD memperkuat internal control melalui audit berkala, publikasi laporan realisasi anggaran, serta keterbukaan data program prioritas.
“Transparansi adalah kunci. Masyarakat harus bisa mengakses informasi program dan anggaran secara mudah. Itu cara terbaik membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Penguatan Integritas ASN
Gubernur juga menekankan pentingnya pendidikan moral dan etika pemerintahan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Ia menargetkan seluruh ASN Kaltim menjalani penguatan integritas melalui pelatihan, penilaian kinerja berbasis merit, serta penerapan reward and punishment yang lebih tegas.
“Kami ingin aparatur yang melayani dengan hati, bekerja profesional, dan tidak tergoda penyimpangan sekecil apa pun,” tambahnya.
Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum
Rudi Mas’ud menyatakan komitmen Pemprov Kaltim memperkuat kemitraan dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian, terutama dalam program pembinaan dan pencegahan korupsi. Menurutnya, langkah preventif jauh lebih penting dibandingkan penindakan.
Ia berharap langkah ini menjadikan Kaltim sebagai daerah percontohan dalam tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan bebas praktik koruptif.
“Kita ingin memastikan pembangunan berjalan cepat, tapi tetap bersih. Itulah pondasi Kaltim yang berintegritas,” tutupnya. [zk/adv diskominfo kaltim]
