Oleh : Zaki
Di politik Indonesia, pejabat publik biasanya sangat adaptif terhadap kritik. Demonstrasi jarang benar-benar dibiarkan membesar tanpa upaya pendekatan. Ada pola yang sudah lama dikenal: kritik dirangkul, tokohnya diajak bicara, emosinya diredam perlahan agar tidak berubah menjadi ancaman politik yang liar.
Kadang pengkritik dipeluk masuk ke ruang kekuasaan. Kadang tuntutannya diakomodasi sebagian. Kadang cukup diberi ruang dialog agar tensi jalanan turun.
Politik Indonesia terbiasa menyelesaikan konflik dengan pendekatan personal.
Namun pola itu tampaknya tidak sepenuhnya terjadi di Kalimantan Timur.
Saat 2 jilid gelombang demonstrasi terhadap Gubernur Kaltim Rudi Masud, muncul di Samarinda, perhatian publik justru tertuju pada sesuatu yang ganjil: dinginnya sikap Seno Aji.
Ia bukan figur yang tampil paling depan menghadapi demonstran. Ia juga tidak terlihat agresif meredam gerakan. Padahal secara politik, ia adalah bagian inti dari pemerintahan yang sedang dikritik.
Dan situasi menjadi lebih menarik ketika publik mengetahui satu fakta lain.
Seno Aji dan Erli Sopiansyah—koordinator Aliansi Perjuangan Rakyat Kaltim—ternyata berada dalam satu jejaring organisasi bernama Jaga Kaltim, atau Jentera Aspirasi Garda Rakyat Kalimantan Timur.
Dalam struktur organisasi itu, Seno Aji berada sebagai dewan pembina. Sementara Erli Sopiansyah menjabat wakil ketua umum.
Di titik itu, pertanyaan publik mulai berubah.
Jika ada hubungan organisasi, mengapa komunikasi tidak dipakai untuk meredam demonstrasi?
Mengapa jalur informal yang tampaknya tersedia justru tidak digunakan?
Pertanyaan itu semakin kuat karena pada demo jilid pertama, tuntutan massa sebenarnya masih berada dalam level tekanan politik yang relatif umum: hak angket, evaluasi kinerja gubernur, kritik terhadap oligarki keluarga, hingga sorotan terhadap tata kelola pemerintahan.
Narasi awalnya masih berupa kritik terhadap cara pemerintahan berjalan. Belum sampai pada upaya menjatuhkan kekuasaan.
Namun memasuki demo jilid kedua, arah gerakan berubah drastis.
Isu yang sebelumnya bicara evaluasi mulai bergeser menjadi pemakzulan Rudy Mas’ud.
Dan di situlah suhu politik berubah total.
Karena evaluasi masih membuka ruang perbaikan. Tetapi pemakzulan berarti mengakhiri kekuasaan.
Saat kata “pemakzulan” mulai diteriakkan, maka pertanyaan politik berikutnya otomatis muncul: siapa yang paling diuntungkan jika itu terjadi?
Jawabannya langsung mengarah kepada Seno Aji.
Sebab dalam struktur pemerintahan, jika gubernur berhenti atau dimakzulkan, maka wakil gubernur adalah figur paling dekat untuk naik menggantikan posisi tersebut.
Di sinilah spekulasi mulai tumbuh liar.
Apakah sikap dingin Seno hanya kebetulan politik?
Ataukah ada pembiaran yang disengaja?
Secara terbuka memang tidak ada bukti bahwa Seno berada di balik demonstrasi. Tidak ada fakta yang menunjukkan ia mengatur gerakan, mengendalikan massa, atau memainkan skenario politik tertentu.
Namun politik tidak selalu bergerak dengan bukti. Politik sering bergerak melalui persepsi.
Dan persepsi lahir dari hubungan-hubungan yang tampak saling tersambung: ada irisan organisasi, ada demonstrasi yang terus membesar, ada perubahan isu menuju pemakzulan, dan ada seorang wakil gubernur yang memilih tetap dingin di tengah semuanya.
Dalam politik Indonesia, diam sering kali lebih keras daripada pernyataan terbuka.
Ada kemungkinan Seno sengaja menjaga jarak karena sadar situasinya sensitif. Jika ia terlalu aktif meredam demonstrasi, publik bisa mencurigai bahwa gerakan itu memang punya jalur komunikasi khusus dengannya.
Tetapi jika ia terlalu dekat dengan massa, ia bisa dituduh bermain dua kaki di dalam pemerintahannya sendiri.
Maka posisi paling aman adalah diam.
Diam membuatnya tidak terlihat memusuhi gerakan. Tetapi juga tidak mudah dibuktikan sebagai pengendalinya.
Namun justru karena itulah ruang spekulasi semakin membesar.
Di sisi lain, ada pembacaan yang lebih panjang tentang karakter politik Seno Aji sendiri.
Berbeda dengan banyak politisi yang gemar tampil populis dan komunikatif di depan publik, Seno selama ini dikenal lebih tenang, organisatoris, dan cenderung bermain di wilayah struktur ketimbang panggung emosional.
Jika tampil lebih ekspresif dan komunikatif, maka Seno tampak memainkan politik yang lebih senyap.
Dan politik senyap sering sulit dibaca: apakah itu kehati-hatian, strategi bertahan, atau justru bentuk kalkulasi kekuasaan jangka panjang.
Karena dalam sejarah politik daerah di Indonesia, hubungan gubernur dan wakil gubernur jarang benar-benar steril dari persaingan masa depan.
Pasangan politik bisa tampak solid di awal pemerintahan, tetapi perlahan membangun orbit dan kepentingannya masing-masing. Sebab seorang wakil gubernur tetap memiliki ambisi, jaringan, dan peluang politik sendiri.
Apalagi jika kontestasi 2029 mulai dibayangkan sejak sekarang.
Dalam konteks itu, membiarkan ruang kritik tetap hidup mungkin juga menguntungkan secara politik. Tidak terlalu dekat dengan penguasa, tetapi juga tidak memusuhi kelompok penekan sosial.
Posisi abu-abu seperti itu sering menjadi ruang paling aman bagi politisi yang ingin menjaga semua jalur tetap terbuka.
Namun risiko dari politik diam juga besar.
Semakin lama Seno memilih tidak mengambil posisi jelas, semakin liar tafsir publik berkembang. Dan dalam politik, kekosongan penjelasan hampir selalu diisi oleh spekulasi.
Hari ini mungkin belum ada jawaban pasti apakah Seno sekadar membiarkan situasi berjalan, sedang menjaga jarak, atau justru menikmati dinamika politik yang berkembang diam-diam di sekelilingnya.
Tetapi satu hal yang mulai terlihat: demo di Samarinda bukan lagi sekadar soal kritik terhadap kebijakan pemerintahan.
Ia perlahan berubah menjadi panggung pembacaan tentang relasi kuasa, suksesi, dan pertarungan politik sunyi di dalam tubuh kekuasaan Kalimantan Timur sendiri.
Politik Sunyi Ala Jawa?
Sikap dalam dinamika demo Kaltim mulai dibaca sebagian publik sebagai praktik “politik Jawa”: tenang di permukaan, tetapi penuh kalkulasi di belakang layar.
Dalam buku Kursi Kekuasaan Jawa, menggambarkan bagaimana politik Jawa sering tidak dimainkan dengan benturan terbuka, melainkan lewat kesabaran, pembiaran situasi, membaca momentum, dan menunggu lawan melemah sendiri.
Karakter politik seperti ini biasanya: tidak banyak bicara, tidak terlihat agresif, tetapi tetap menjaga semua jalur kekuasaan terbuka.
Di tengah demo yang terus membesar, Seno memilih tidak terlalu aktif meredam, namun juga tidak terlihat frontal melawan massa.
Sikap itu memunculkan tafsir: apakah ini sekadar kehati-hatian politik, atau justru pola klasik politik Jawa — membiarkan dinamika bergerak sendiri sambil menunggu arah angin kekuasaan berubah?
Apalagi ketika isu demo bergeser dari evaluasi gubernur menjadi pemakzulan, maka otomatis bayang-bayang suksesi ikut muncul. Dan dalam struktur pemerintahan, posisi paling dekat dengan kursi itu adalah wakil gubernur sendiri.
Dalam politik Jawa, perebutan kekuasaan sering tidak dilakukan dengan menyerang langsung. Kadang cukup dengan tetap tenang, membiarkan ombak membesar, lalu hadir ketika keadaan sudah berubah. [Tulisan menjadi tanggungjawab penulis]
