JAKARTA — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencari jalur alternatif untuk memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan. Strategi tersebut dilakukan melalui roadshow ke sejumlah kementerian di Jakarta yang menjadi bagian dari pendekatan pembangunan yang disebut Mudyatnomics.
Bupati PPU Mudyat Noor bersama Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin membawa sejumlah usulan program strategis dalam rangkaian kunjungan ke tiga kementerian, yakni Kementerian Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Roadshow dimulai pada Kamis (13/8/2026) dengan kunjungan ke Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan. Rombongan Pemkab PPU diterima Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra, didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Judi Wahjudin.
Pada hari yang sama, rombongan melanjutkan audiensi ke Kementerian Lingkungan Hidup. Pertemuan tersebut diterima Menteri Lingkungan Hidup Mochammad Jumhur Hidayat bersama jajaran kementerian.
Roadshow berlanjut pada Jumat (14/8/2026) ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Rombongan Pemkab PPU diterima Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria serta Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto.
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Pemkab PPU membawa sejumlah agenda pembangunan yang berkaitan dengan kebudayaan, lingkungan hidup, dan pemerataan infrastruktur digital.
Menurut Tenaga Ahli Bapelitbang PPU, Cakra, roadshow tersebut merupakan langkah taktis pemerintah daerah untuk mencari dukungan pendanaan dan program dari pemerintah pusat di tengah keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran.
«“Strategi diplomasi anggaran dan diplomasi pembangunan yang diusung Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati fokus pada pencarian jalur alternatif pendanaan melalui APBN. Melalui roadshow ke tiga kementerian ini, kita memastikan program-program prioritas PPU tidak terhenti meski dalam masa efisiensi anggaran,” ujar Cakra.»
Ia mengatakan, respons dari tiga kementerian terhadap usulan yang dibawa Pemkab PPU dinilai positif. Seluruh usulan tersebut telah diterima untuk selanjutnya diperjuangkan masuk dalam prioritas pelaksanaan program dan anggaran pada 2027.
«“Alhamdulillah, respons dari Bapak Menteri, Bapak Wamen, hingga para Dirjen sangat positif. Semua usulan strategis yang disampaikan Pemkab PPU telah diterima dan akan diperjuangkan menjadi prioritas pada tahun 2027 mendatang,” katanya.
Cakra menjelaskan, sinergi dengan Kementerian Kebudayaan diarahkan pada penguatan dan pemanfaatan potensi kebudayaan serta cagar budaya di PPU. Sementara dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Pemkab PPU mendorong program terkait pengelolaan kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Adapun dengan Kementerian Komdigi, pemerintah daerah mendorong peningkatan serta pemerataan infrastruktur digital di wilayah PPU, termasuk kawasan yang masih menghadapi keterbatasan akses komunikasi dan internet.
Menurutnya, strategi tersebut menjadi penting bagi PPU yang berada di kawasan strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“PPU harus mampu menangkap peluang pembangunan IKN. Ketika ruang fiskal daerah terbatas, maka diplomasi pembangunan menjadi salah satu cara untuk memastikan program prioritas tetap berjalan melalui dukungan pemerintah pusat,” jelasnya.
Melalui pendekatan Mudyatnomics, Pemkab PPU berharap dukungan lintas kementerian tersebut dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan program pelayanan dan pembangunan masyarakat di tengah masa efisiensi anggaran. [*],
