PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah pusat mengalokasikan Rp12,59 miliar untuk memperkuat infrastruktur irigasi pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, sepanjang 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan dan merehabilitasi jaringan pengairan di Kecamatan Waru dan Babulu.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, jaringan irigasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Ketersediaan air yang memadai diharapkan membantu petani mengoptimalkan lahan dan meningkatkan hasil panen.
“Jaringan pengairan memiliki peran yang besar mendukung peningkatan hasil panen,” ujar Mudyat, Rabu (18/11/2026).
Lima Paket Pekerjaan di Dua Kecamatan
Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, anggaran Rp12,59 miliar tersebut mencakup lima paket pekerjaan irigasi.
Di Kecamatan Waru, terdapat tiga pekerjaan, yakni peningkatan irigasi senilai Rp1,21 miliar dan Rp2,058 miliar, serta rehabilitasi irigasi sebesar Rp255 juta.
Sementara di Kecamatan Babulu, anggaran dialokasikan untuk peningkatan jaringan pengairan di Desa Babulu Darat sebesar Rp2,774 miliar dan pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Desa Labangka Barat senilai Rp6,3 miliar.
Pekerjaan tersebut diusulkan Pemkab PPU melalui Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI). Pelaksanaannya ditangani Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.
Delapan Usulan Baru Menanti Anggaran 2027
Selain proyek yang berjalan pada 2026, Pemkab PPU kembali mengusulkan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi kepada Kementerian PU untuk tahun anggaran 2027.
Sebelumnya, Bupati Mudyat Noor menyebut pemerintah daerah telah mengajukan delapan titik jaringan irigasi baru, mayoritas berada di Kecamatan Babulu yang menjadi salah satu kawasan pertanian utama PPU.
Usulan tersebut diharapkan masuk dalam alokasi APBN 2027. Jika terealisasi, pembangunan jaringan pengairan diharapkan memperluas akses air bagi lahan pertanian yang selama ini membutuhkan dukungan infrastruktur.
Anggaran Besar, Dampak bagi Petani Perlu Diukur
Penguatan irigasi menjadi kebutuhan penting bagi PPU yang memiliki potensi sebagai daerah penyangga pangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, besarnya anggaran pembangunan belum otomatis menunjukkan keberhasilan program apabila distribusi air ke lahan petani belum berjalan optimal.
Karena itu, pemerintah perlu membuka informasi mengenai progres fisik setiap paket pekerjaan, luas lahan yang terlayani, kelompok tani penerima manfaat, serta target penyelesaian proyek.
Hal lain yang perlu dipastikan adalah keberlanjutan pemeliharaan jaringan irigasi setelah proyek selesai. Tanpa pengelolaan dan perawatan yang memadai, infrastruktur yang dibangun berisiko tidak memberikan manfaat maksimal bagi petani.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan irigasi tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran Rp12,59 miliar, tetapi juga dari seberapa jauh pasokan air menjadi lebih terjamin dan produktivitas pertanian benar-benar meningkat.(Adv/Theo)





