Lima Kepala Dinas PPU Belum Dilantik, Mudyat Tunggu Pertanggungjawaban Anggaran Rampung

Bupati PPU, Mudyat Noor.

PENAJAM PASER UTARA – Pelantikan lima kepala organisasi perangkat daerah (OPD) definitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali tertunda. Kali ini, penyelesaian dokumen pertanggungjawaban akhir tahun menjadi alasan Bupati PPU Mudyat Noor belum melanjutkan proses pelantikan.

Dokumen tersebut masih membutuhkan tanda tangan kepala dinas yang saat ini menjabat. Pemerintah daerah khawatir pergantian pejabat di tengah proses administrasi menjelang penutupan tahun anggaran justru menimbulkan persoalan baru.

Mudyat membenarkan bahwa nama-nama kandidat hasil seleksi terbuka telah diserahkan kepadanya. Namun, hingga Rabu (18/11/2026), belum ada keputusan lanjutan mengenai pelantikan.

“Nama-namanya sudah diberikan kepada kami, tapi memang belum dilakukan apa pun,” ujar Mudyat.

Dokumen Akhir Tahun Jadi Pertimbangan

Mudyat menjelaskan, sejumlah dokumen pertanggungjawaban di masing-masing OPD masih dalam proses penyelesaian. Dokumen itu membutuhkan tanda tangan kepala dinas yang bertanggung jawab selama periode pelaksanaan kegiatan.

Ia khawatir pergantian kepala dinas sebelum proses tersebut selesai dapat memunculkan persoalan administrasi, terutama apabila pejabat baru tidak bersedia menandatangani dokumen yang menjadi tanggung jawab pejabat sebelumnya.

“Kita menghindari tidak terjadi perubahan tanda tangannya, karena mau tutup tahun ini kan orang lagi proses pertanggungjawaban. Takutnya nanti pas kepala dinas yang baru tidak mau tanda tangan, kan masalah,” katanya.

Menurut Mudyat, pemerintah sebenarnya ingin segera menyelesaikan pengisian jabatan definitif. Namun, proses administrasi menjelang akhir tahun menjadi pertimbangan untuk menyesuaikan waktu pelantikan.

Ia memastikan pelantikan akan dipertimbangkan setelah dokumen pertanggungjawaban di masing-masing OPD rampung. Meski demikian, belum ada tanggal pasti yang diumumkan.

“Dalam waktu secepatnya begitu selesai, kita akan pikirkan,” ujarnya.

Seleksi Rampung, Lima Jabatan Masih Dipimpin Plt

Penundaan ini membuat lima jabatan kepala OPD masih dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt), meskipun tahapan seleksi terbuka telah rampung sejak Agustus 2026.

Lima jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Sebelumnya, Kepala BKPSDM PPU Khairudin menyebut pelantikan masih menunggu instruksi bupati. Rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pengisian jabatan tersebut berlaku hingga 14 Desember 2026.

Dengan demikian, pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk menyelesaikan proses pengangkatan. Namun, kepastian waktu pelantikan menjadi penting karena lima perangkat daerah tersebut memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, hingga pelayanan publik.

Akuntabilitas Administrasi dan Kepastian Kepemimpinan

Alasan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa pergantian pejabat tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab administrasi atas kegiatan dan anggaran yang telah berjalan.

Namun, penundaan juga menyisakan pertanyaan mengenai efektivitas kepemimpinan di lima OPD tersebut. Sejauh mana kewenangan Plt dalam mengambil keputusan strategis, mengendalikan program, dan memastikan target kegiatan tetap tercapai?

Pemkab PPU perlu memastikan bahwa proses penyelesaian administrasi akhir tahun tidak menghambat pelayanan publik maupun pelaksanaan program. Di sisi lain, pertanggungjawaban pejabat lama harus tetap dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Publik kini menunggu dua kepastian: rampungnya dokumen pertanggungjawaban masing-masing OPD dan keputusan Bupati PPU mengenai pelantikan lima kepala dinas definitif.(Adv/Theo)

Print Friendly, PDF & Email