Belanja PPU 2027 Direncanakan Rp1,71 Triliun, Ketergantungan pada Dana Pusat Jadi Sorotan

Pemkab PPU merencanakan belanja Rp1,71 triliun dalam KUA-PPAS 2027. Mudyat Noor menyoroti penyesuaian dana transfer pusat dan peningkatan PAD. (Dok: Ist)

PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) merencanakan belanja daerah sebesar Rp1,713 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Di sisi lain, pendapatan daerah hanya ditargetkan sebesar Rp1,533 triliun. Selisih Rp180 miliar tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan neto daerah.

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 ditandatangani Pemerintah Kabupaten PPU bersama DPRD dalam rapat paripurna, Jumat (20/11/2026). Bupati PPU Mudyat Noor menyebut dokumen tersebut menjadi gambaran kemampuan keuangan daerah sekaligus landasan penyusunan Rancangan APBD 2027.

“Sesuai dengan kesepakatan bersama ini Pemerintah Daerah dan DPRD saling memberikan dukungan dan kontribusi dengan tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing,” kata Mudyat.

Pendapatan Rp1,533 Triliun, Belanja Lebih Besar

Berdasarkan rancangan KUA-PPAS, pendapatan daerah PPU ditargetkan mencapai Rp1,533 triliun, sementara belanja direncanakan sebesar Rp1,713 triliun.

Pada sisi pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp380 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp200 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto mencapai Rp180 miliar untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja.

Mudyat menjelaskan, penyusunan anggaran 2027 menghadapi penyesuaian pendapatan dari pemerintah pusat, terutama Dana Transfer Umum (DTU).

Penyesuaian tersebut mengacu pada surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026 Nomor S-95/PK/2026 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027.

“Ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan fiskal dari pemerintah pusat masih cukup besar dari dana Transfer Pemerintah Pusat sebagai sumber pendapatan utama daerah,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan proyeksi pendapatan dan belanja yang sebelumnya telah disusun oleh masing-masing organisasi perangkat daerah.

Belanja Diarahkan untuk Mendorong PAD

Menghadapi keterbatasan fiskal, Mudyat meminta agar belanja daerah diarahkan pada program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas keuangan daerah.

“Pemerintah Daerah menekankan agar belanja daerah harus diarahkan untuk memicu pertumbuhan sektor ekonomi daerah dan investasi daerah dalam meningkatkan rasio PAD dan kapasitas fiskal daerah,” katanya.

Pemkab PPU juga menekankan peningkatan daya tarik investasi, penguatan dunia usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut dipandang penting untuk mempersiapkan PPU sebagai Gerbang Nusantara seiring perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, arah kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program yang terukur. Publik perlu mengetahui sektor ekonomi apa yang menjadi prioritas, berapa target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta bagaimana belanja pemerintah dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

KUA-PPAS Belum Menjadi APBD Final

Kesepakatan KUA-PPAS merupakan tahapan sebelum penyusunan Rancangan APBD 2027. Artinya, angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disepakati masih menjadi kerangka kebijakan anggaran dan dapat mengalami penyesuaian dalam pembahasan berikutnya sesuai ketentuan.

Dengan rencana belanja Rp1,713 triliun, tantangan Pemkab PPU bukan hanya menjaga keseimbangan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah belanja menghasilkan manfaat yang dapat diukur.

Ketergantungan terhadap transfer pusat juga menjadi pekerjaan rumah jangka panjang. Peningkatan PAD perlu didukung sumber penerimaan yang berkelanjutan, bukan sekadar target dalam dokumen anggaran.

Seberapa besar porsi belanja 2027 yang benar-benar diarahkan untuk pelayanan publik dan pembangunan? Program apa yang diprioritaskan ketika transfer pusat mengalami penyesuaian? Dan berapa target peningkatan PAD yang realistis untuk memperkuat kemandirian fiskal PPU?

Pertanyaan tersebut penting dijawab ketika rancangan APBD 2027 mulai dibahas lebih lanjut bersama DPRD.(Adv/Theo)

Print Friendly, PDF & Email