BALIKPAPAN – Praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menyasar perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Kalimantan Timur. Dalam operasi selama 13–19 November 2026, Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim bersama jajaran polres dan polresta mengungkap 13 kasus perdagangan orang dengan total 18 korban.
Dari jumlah tersebut, tujuh korban merupakan anak perempuan di bawah umur, sedangkan 11 lainnya adalah perempuan dewasa. Polisi juga mengamankan 11 orang yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan orang tersebut.
Pengungkapan itu merupakan hasil Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan jajaran kepolisian selama sepekan. Hasil operasi disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Kaltim, Balikpapan, Jumat (20/11/2026).
Dari 13 perkara yang ditangani, lima di antaranya berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap anak. Sementara delapan kasus lainnya berhubungan dengan praktik prostitusi atau pekerja seks komersial (PSK).
Sebaran kasus menunjukkan praktik perdagangan orang tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan. Sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim turut masuk dalam penanganan perkara tersebut.
Berdasarkan data kepolisian, dua laporan polisi ditangani Polda Kaltim melalui Subdit Renakta dan dua laporan lainnya oleh Polresta Samarinda. Polres Kutai Barat juga menangani dua laporan.
Sementara itu, masing-masing satu laporan ditangani Polresta Balikpapan, Polres Bontang, Polres Kutai Kartanegara, Polres Kutai Timur, Polres Berau, Polres Penajam Paser Utara, dan Polres Paser.
Jaringan Pelaku Memiliki Peran Berlapis
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menemukan pembagian peran yang melibatkan sejumlah pihak dalam mata rantai perdagangan orang.
Para terduga pelaku diduga menjalankan fungsi berbeda, mulai dari merekrut, menyalurkan, menampung, mengangkut, mengirim, hingga menerima korban. Sebagian lainnya diduga berperan sebagai mucikari.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas menyebutkan, praktik perdagangan orang kini semakin mengkhawatirkan karena mulai menyasar anak-anak.
“Modus-modus operandi ini menyerangnya bukan hanya kepada yang dewasa, tapi akhir-akhir ini menyasar kepada anak-anak,” ujarnya dalam konferensi pers di Mapolda Kaltim, Jumat (20/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.
Korban Anak Mendapat Pendampingan Psikologis
Selain penindakan terhadap para terduga pelaku, kepolisian juga melakukan langkah pemulihan terhadap korban.
Polda Kaltim berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk melakukan asesmen psikologi klinis, terutama terhadap tujuh anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.
Setelah dinilai siap, para korban akan dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing agar memperoleh dukungan emosional dan pendampingan keluarga.
Dalam proses hukum, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan anak.
Khusus perkara eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak, penyidik menerapkan Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda Rp200 juta.
Penyidik juga menggunakan ketentuan dalam KUHP terkait praktik mucikari dan eksploitasi seksual.
Tawaran Kerja Bergaji Tinggi Jadi Modus yang Perlu Diwaspadai
Di luar pengungkapan kasus, kepolisian mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar, tetapi tidak disertai kejelasan perusahaan dan mekanisme perekrutan.
Modus bujuk rayu pekerjaan bergaji tinggi masih berpotensi dimanfaatkan jaringan perdagangan orang untuk menjerat calon korban.
Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan, kejelasan pekerjaan, serta prosedur perekrutan sebelum menerima tawaran kerja.
Pengungkapan 13 kasus dalam sepekan ini sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan TPPO di Kaltim membutuhkan pengawasan dan pencegahan yang lebih luas, terutama untuk melindungi perempuan dan anak dari praktik eksploitasi. (*)






