PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, berencana mengusulkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) agar sasaran penerima Sekolah Rakyat diperluas hingga keluarga desil 4.
Usulan tersebut muncul karena Pemkab PPU menilai pembatasan penerimaan siswa hanya untuk keluarga desil 1 dan 2 berpotensi membuat kapasitas Sekolah Rakyat yang direncanakan di daerah itu tidak terisi optimal.
Sekolah Rakyat tersebut akan dibangun di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, di atas lahan seluas 6,7 hektare. Fasilitas pendidikan itu dirancang menampung sekitar 2.500 siswa.
Namun, berdasarkan perkiraan Pemkab PPU, calon siswa dari keluarga desil 1 dan 2 di daerah tersebut hanya sekitar 300 orang.
“Bayangkan dengan nilai investasi Rp200 miliar lebih, siswanya hanya 300 orang,” kata Mudyat, Selasa (10/11/2026).
Belajar dari Sekolah Rakyat Sinjai
Mudyat mengatakan, rencana perluasan sasaran penerima manfaat itu juga didasarkan pada hasil kunjungan kerja ke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pada Oktober 2026.
Di daerah tersebut, Sekolah Rakyat memiliki kapasitas 1.080 siswa. Namun, jumlah peserta didik yang terisi baru sekitar 300 orang. Akibatnya, sejumlah ruang kelas belum dimanfaatkan secara maksimal.
Pengalaman itu menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab PPU sebelum pembangunan Sekolah Rakyat di Lawe-Lawe direalisasikan.
Menurut Mudyat, pemerintah daerah ingin fasilitas pendidikan berkapasitas besar tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, ia akan mengajukan perluasan kriteria penerima hingga keluarga desil 3 dan 4 kepada Kemensos.
“Kami akan mengajukan ke Kemensos agar sasaran siswa Sekolah Rakyat diperluas hingga keluarga desil 4,” ujarnya.
Investasi Besar, Siapa yang Bisa Mengakses?
Rencana tersebut menyisakan persoalan mengenai keseimbangan antara kapasitas fasilitas dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Di satu sisi, pemerintah daerah ingin bangunan berkapasitas 2.500 siswa dapat terisi. Di sisi lain, kebijakan pembatasan penerima pada kelompok desil 1 dan 2 merupakan bagian dari penentuan sasaran program bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kemensos sebelumnya menegaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi keluarga desil 1 dan 2 melalui proses asesmen dan verifikasi. Karena itu, usulan perluasan sasaran dari Pemkab PPU masih memerlukan pembahasan dan persetujuan pemerintah pusat.
Pertanyaannya, bagaimana pemerintah memastikan perluasan penerima tidak menggeser prioritas anak-anak dari keluarga paling rentan, sekaligus menjamin fasilitas pendidikan yang dibangun dengan investasi besar dapat dimanfaatkan secara efektif?(Adv/Theo)
