KUKAR – Pemkab Kukar menyediakan layanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan 27 jenis layanan terintegrasi — untuk memudahkan investor baru maupun pelaku usaha.
Inovasi bahkan meliputi layanan digital seperti “Metaverse MPP,” serta informasi proyek investasi yang siap ditawarkan melalui portal Investment Project Ready to Offer (IPRO), sebagai bentuk transparansi dan kemudahan akses bagi calon investor.
Hal tersebut dilakukan karena Pemkab sedang genjot investasi dan penguatan hilirisasi.
Bupati Kukar Aulia Rahman bilang Kukar menerapkan program “One District, One Industry” — artinya setiap kecamatan ditargetkan punya industri pengolahan yang memanfaatkan potensi bahan baku lokal.
“Industri yang direncanakan termasuk turunan dari komoditas seperti kelapa sawit, pasir silika, hingga batu bara — diupayakan dekat dengan sumber alam agar efisiensi optimal,” ungkap dia, 8/11/2025.
Bupati menekankan pentingnya Diversifikasi Ekonomi — Tidak Hanya Sumber Daya Alam
Selain industri berbasis SDA, Kukar juga mendorong sektor pariwisata. Salah satunya adalah rencana pengembangan Pulau Kumala sebagai destinasi hiburan/rekreasi, dengan fasilitas seperti hotel dan lapangan golf bertaraf internasional.
“Hal ini menunjukkan strategi Kukar untuk tidak bergantung hanya pada komoditas primer, tetapi juga membangun sektor jasa, wisata, dan ekonomi kreatif,” terang dia.
Saat ini, dorongan investasi dan rekor realisasi positif. Realisasi investasi di Kukar tumbuh signifikan. Pada 2024, realisasi investasi mencapai sekitar Rp 16 triliun — dua kali target awal DPMPTSP Kukar.
“Ini menunjukkan bahwa upaya menarik investor — melalui hilirisasi, kemudahan izin, dan diversifikasi sektor — mulai membuahkan hasil nyata,” terang dia.
Sebagai wilayah penyangga IKN, Kukar menyadari bahwa pembangunan IKN akan membawa perubahan besar. Oleh karena itu, dorongan hilirisasi dan investasi diarahkan sebagai strategi transformasi ekonomi — agar Kukar tidak hanya bergantung pada pendapatan berbasis SDA.
Hal ini penting karena sumber pendapatan daerah dari DBH (Dana Bagi Hasil) SDA bisa turun seiring dengan perubahan struktur ekonomi akibat IKN.
Bupati berharap investasi baru dan industri hilirisasi akan menyerap tenaga kerja lokal, membantu menekan pengangguran, serta meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Kukar.
Kebijakan ini dirancang agar masyarakat lokal — bukan hanya investor besar — bisa merasakan dampak positif dari pembangunan dan transformasi ekonomi. [zak/adv prokom]
