PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur daerah. Namun, peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan sertifikasi perlu diikuti kesempatan kerja yang nyata.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Jasa Konstruksi Tahun 2026 yang digelar di Aula Pertemuan Hotel Ika, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kamis (19/11/2026).
Sambutan Bupati PPU Mudyat Noor dalam kegiatan tersebut dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hadi Saputro.
Dalam sambutannya, Mudyat menekankan pentingnya sektor jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari konektivitas wilayah hingga peningkatan pelayanan publik.
“Infrastruktur yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Hadi saat membacakan sambutan tersebut.
Menurut pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengandalkan anggaran dan material. Kompetensi tenaga kerja, keselamatan kerja, serta kualitas pelaksanaan proyek juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
Pelatihan Harus Berujung Kesempatan Kerja
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkab PPU telah menjalankan sejumlah program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan pekerja lokal agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri konstruksi. Namun, pemerintah daerah mengakui peningkatan kompetensi perlu diikuti terbukanya akses pekerjaan.
“Upaya peningkatan kompetensi tersebut hendaknya tidak berhenti pada pelatihan dan sertifikasi semata, tetapi juga harus diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal,” demikian pesan Mudyat dalam sambutannya.
Pernyataan ini menjadi penting di tengah kebutuhan tenaga kerja untuk berbagai proyek pembangunan di PPU, termasuk aktivitas pembangunan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sertifikat kompetensi dapat menjadi bekal bagi pekerja untuk bersaing. Namun, kepemilikan sertifikat belum otomatis menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan apabila tidak tersedia mekanisme yang menghubungkan tenaga kerja terlatih dengan badan usaha jasa konstruksi.
Pengawasan dan Tata Kelola Ikut Disorot
Selain peningkatan keterampilan, forum tersebut juga membahas penguatan tata kelola jasa konstruksi. Pemkab PPU mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perangkat daerah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), badan usaha jasa konstruksi, serta masyarakat jasa konstruksi.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan di lapangan dan merumuskan solusi untuk menciptakan penyelenggaraan konstruksi yang tertib, aman, dan berintegritas.
Aspek pengawasan menjadi penting karena pembangunan infrastruktur tidak hanya dinilai dari penyelesaian fisik. Kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan keselamatan tenaga kerja juga harus menjadi perhatian.
Berapa Banyak Pekerja Lokal yang Terserap?
Dorongan agar tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan kerja perlu diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat diukur.
Pemkab PPU perlu membuka data jumlah pekerja yang telah mengikuti pelatihan, jumlah yang memperoleh sertifikat kompetensi, serta berapa banyak di antaranya yang kemudian bekerja pada proyek konstruksi di daerah.
Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dari badan usaha jasa konstruksi juga penting. Dengan demikian, pelatihan dapat disesuaikan dengan jenis keahlian yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja.
Di tengah besarnya kebutuhan pembangunan di PPU, pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa banyak tenaga kerja lokal yang telah dilatih dan disertifikasi, tetapi berapa yang benar-benar memperoleh pekerjaan.
Sebab, keberhasilan pembinaan jasa konstruksi semestinya tidak berhenti pada penerbitan sertifikat. Manfaatnya harus terlihat dari meningkatnya keterampilan, terbukanya lapangan pekerjaan, dan semakin besarnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan daerah.(Adv/Theo)






