SAMARINDA – Tepat Lebaran ketiga, pertengahan Maret 2026, rumah Erli Sopiansyah dipenuhi tamu. Open house itu awalnya berlangsung seperti silaturahmi biasa. Rekan-rekan organisasi masyarakat datang bergantian. Beberapa tokoh senior juga hadir. Ada mantan pejabat, pejabat pensiunan, hingga mantan wakil wali kota.
Namun malam itu, pembicaraan tidak hanya soal Hari Raya.
Di tengah suasana santai, obrolan perlahan mengarah ke kondisi politik Kalimantan Timur. Nama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjadi topik utama.
Menurut Erli, sejumlah tokoh yang hadir menyampaikan keresahan terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud. Mereka menilai gubernur perlu “ditegur” melalui gerakan turun ke jalan.
“Waktu itu ada masukan dari senior-senior bahwa gubernur perlu ditegur lewat aksi,” ujar Erli kepada Pantaukaltim.com, Senin 25 Mei 2026.
Bagi Erli, ucapan itu bukan sekadar obrolan biasa. Ia menganggapnya sebagai amanah yang harus dijalankan.
Sejak malam itu, ia mulai menyusun langkah.
Jaringan lama kembali dihubungi. Organisasi masyarakat mulai diajak berdiskusi. Konsolidasi kecil dilakukan secara tertutup. Erli lalu bergerak ke kampus-kampus untuk mencari dukungan mahasiswa.
Ia menghubungi para ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), menggelar diskusi kecil, hingga membangun komunikasi lintas kelompok.
Rapat demi rapat dilakukan. Kadang berlangsung sederhana di kantor Kopasti Gepak, kadang berpindah tempat. Hingga akhirnya konsolidasi besar pertama digelar di Mesra Hotel, Samarinda.
Di titik itu, massa mulai terbentuk.
“Perlahan orang mulai bergabung,” katanya.
Gerakan kemudian semakin serius. Sebuah posko dibuka sebagai pusat koordinasi aksi.
Menurut Erli, selama proses itu ada sejumlah tokoh dan pejabat yang menawarkan bantuan. Namun ia mengklaim bantuan tersebut ditolak karena mereka ingin gerakan berjalan mandiri.
“Banyak yang mau bantu, tapi kami tolak. Dana kami himpun sendiri dari posko,” ujarnya.
Di tengah berkembangnya konsolidasi, muncul nama Irma Suryani. Namun Erli menegaskan Irma bukan bagian dari perintis awal gerakan.
Menurutnya, Irma baru bergabung ketika persiapan aksi hampir matang.
“Irma datang belakangan, bukan yang menginisiasi,” katanya.
Setelah berbagai pertemuan dilakukan, mereka akhirnya menetapkan aksi besar pada 21 April 2026.
Saat itu, gerakan membawa tiga tuntutan utama:
Hak angket
Evaluasi seluruh kebijakan gubernur
Penolakan terhadap dugaan dinasti politik
Hari aksi pun tiba. Massa turun ke jalan di Samarinda membawa spanduk dan tuntutan politik ke DPRD Kaltim terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Namun setelah aksi pertama selesai, gelombang perpecahan mulai terasa.
Evaluasi internal memunculkan banyak perbedaan pandangan, terutama di kalangan mahasiswa. Menurut Erli, kelompok mahasiswa akhirnya memilih berjalan sendiri dan tidak lagi berada dalam satu barisan gerakan.
“Mahasiswa akhirnya memilih jalan sendiri,” ujarnya.
Kondisi itu membuat kekuatan massa perlahan menyusut.
Untuk menjaga gerakan tetap hidup, Erli kemudian mengubah arah konsolidasi. Jika sebelumnya banyak bertumpu pada jaringan kampus, setelah perpecahan itu ia lebih fokus menghimpun organisasi masyarakat.
Ia kembali mendatangi berbagai ormas, memperluas jaringan, hingga membangun komunikasi dengan partai politik.
Erli mengaku sempat beraudiensi dengan Ketua PAN sebagai bagian dari upaya konsolidasi lanjutan.
Selain itu, sekitar 30 spanduk dipasang di berbagai sudut Kota Samarinda guna menjaga isu tetap bergema di ruang publik.
Meski demikian, Erli membantah gerakan mereka ditunggangi tokoh politik tertentu. Ia memastikan aksi tersebut tidak dikendalikan oleh pihak manapun, termasuk nama-nama yang ramai disebut publik seperti Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, mantan Gubernur Isran Noor, maupun Wali Kota Samarinda Andi Harun.
“Kami bergerak sendiri. Tidak ditunggangi siapa pun,” tegasnya.
Di tengah konsolidasi lanjutan itu, muncul persoalan baru.
Irma Suryani dan kelompoknya mengaku tidak mengetahui agenda aksi jilid 2 yang mulai dibicarakan internal gerakan. Komunikasi antar kelompok disebut mulai renggang setelah aksi pertama selesai.
Irma bahkan mengaku terkejut ketika tiba-tiba muncul pembahasan mengenai aksi jilid 3.
“Kami malah tahunya sudah ada pembahasan jilid 3,” ujar Irma.
Pernyataan itu memperlihatkan gerakan yang awalnya dibangun bersama mulai berjalan tanpa satu komando. Kelompok-kelompok yang sebelumnya berada dalam satu barisan perlahan mengambil arah masing-masing.
Sementara itu, tuntutan gerakan juga mulai berubah.
Jika pada aksi awal fokus utama adalah evaluasi kebijakan gubernur dan dorongan hak angket, pada fase berikutnya tuntutan berkembang menjadi desakan agar Gubernur Kalimantan Timur mundur dari jabatannya.
Menurut Erli, perubahan itu muncul karena mereka menilai kepemimpinan Rudy Mas’ud sudah tidak lagi berjalan baik.
Meski begitu, ia menegaskan gerakan mereka tidak bertujuan memakzulkan gubernur melalui mekanisme formal.
“Kami tidak mau memakzulkan. Kami hanya meminta gubernur mundur secara sukarela dan ikhlas,” katanya. [*]
