SAMARINDA – Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, APBD Kaltim terus mengalami kenaikan dengan angka yang cukup signifikan. Pada pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2023 saja, kenaikan APBD Kaltim mencapai Rp8 triliun. Kondisi ini membuat APBD-Perubahan Kaltim menjadi Rp25 triliun.
Sedangkan di tahun 2024 mendatang, DPRD dan Pemprov Kaltim menyepakati APBD Kaltim di angka Rp20,6 triliun. Dengan tingginya APBD Kaltim ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun meminta agar pemerintah bisa lebih memperhatikan belanja pada sektor kebutuhan dasar.
“Pendidikan dan kesehatan itu, pengelolaannya harus optimal. Belanja di sektor itu juga harus dimaksimalkan untuk masyarakat,” tegasnya, Kamis [9/11/2023]
Politisi PDI-Perjuangan itu mengingatkan tentang mandatory spending yang harus dikeluarkan pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Karena Undang Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur alokasi anggaran sebesr 20 persen untuk bidang pendidikan, dan 10 persen untuk bidang kesehatan.
“Itu sudah masuk belanja wajib. Perlu diperhatikan agar alokasinya sesuai dengan ketentuan,” sambungnya.
Dengan kenaikan angagaran yang cukup signifikan, Samsun berharap agar kesejahteraan masyarakat Kaltim turut mengalami peningkatan. Dia berharap, pembangunan di Kaltim, di seluruh wilayah Kaltim berbanding lurus dengan kenaikan APBD yang dialami Bumi Mulawarman. [sia/ADV DPRD Kaltim]
