SAMARINDA — Di tengah memanasnya dinamika politik Kalimantan Timur terkait wacana hak angket terhadap Gubernur Rudy Mas’ud, nama Wakil Gubernur Seno Aji ikut terseret. Berbagai spekulasi yang beredar di media sosial bahkan menuding dirinya sebagai sosok yang berada di balik upaya pengguliran hak angket tersebut.
Namun, tudingan itu dibantah tegas oleh Seno Aji.
Menurutnya, narasi yang mengaitkan dirinya sebagai dalang hak angket lebih banyak dibangun dari asumsi dan “cocokologi” ketimbang fakta. Ia menilai munculnya tuduhan tersebut tidak lepas dari posisinya sebagai wakil gubernur yang secara politik dianggap memiliki keterkaitan dengan setiap dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintahan provinsi.
Seno menegaskan bahwa hak angket merupakan instrumen konstitusional yang berada dalam kewenangan DPRD. Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila proses politik yang berkembang di parlemen kemudian dikaitkan dengan dirinya tanpa bukti yang jelas.
Belakangan, sejumlah unggahan di media sosial memang mencoba menghubungkan berbagai peristiwa dan foto pertemuan politik dengan munculnya usulan hak angket. Bahkan ada yang menyimpulkan bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari skenario yang dirancang oleh pihak tertentu.
Menanggapi hal itu, Seno menyebut sebagian besar narasi yang berkembang hanya berdasarkan tafsir sepihak. Ia juga membantah foto yang beredar dan dikaitkan dengan pengondisian hak angket. Menurutnya, foto tersebut merupakan dokumentasi lama yang kemudian dimunculkan kembali dalam konteks yang berbeda.
Alih-alih larut dalam polemik, Seno mengaku memilih menyikapi tudingan tersebut dengan tenang. Ia bahkan sempat menanggapi isu itu dengan nada bercanda. Menurutnya, jika dirinya benar-benar mampu mengatur seluruh dinamika politik yang dituduhkan kepadanya, maka kemampuannya sudah layak digunakan untuk mengatur politik di tingkat dunia.
Di tengah derasnya spekulasi, Seno menegaskan fokusnya saat ini tetap menjalankan tugas sebagai wakil gubernur dan memastikan program-program pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa dirinya tidak memiliki peran dalam pengguliran hak angket yang kini menjadi salah satu isu politik paling hangat di Kalimantan Timur. Bagi Seno, hak angket adalah urusan DPRD, sementara dirinya memilih tetap berkonsentrasi pada kerja-kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. [*]
