PENAJAM – Proses penataan dan pemekaran wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi kendala administrasi. Meski pembahasan batas antarwilayah disebut telah mencapai sekitar 90 persen, pemerintah daerah belum menyiapkan anggaran khusus untuk pembuatan dan pencetakan peta.
Persoalan tersebut disoroti Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid. Ia mengatakan, kebutuhan anggaran peta menjadi salah satu keluhan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penataan wilayah. Padahal, kesepakatan batas di lapangan perlu dituangkan dalam dokumen peta sebagai bagian dari kelengkapan administrasi pemekaran.
Menurut Wahid, pembahasan tapal batas pada prinsipnya sudah menunjukkan kemajuan. Namun, kesepakatan tersebut belum dapat sepenuhnya ditindaklanjuti apabila dokumen peta belum diterbitkan.
“Tapal batasnya sudah jelas. Sekarang tinggal menerbitkan petanya,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (9/11/2026).
Ia mengungkapkan, belum tersedianya anggaran untuk pembuatan peta perlu segera dicarikan jalan keluar. Sebab, tahapan penataan wilayah tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan masyarakat melalui musyawarah dan peninjauan lapangan. Hasil kesepakatan juga harus didukung dokumen administrasi sesuai ketentuan.
Wahid menyebut persoalan pembiayaan tersebut perlu dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta pemerintah daerah. Koordinasi diperlukan untuk mengetahui kebutuhan anggaran sekaligus menentukan mekanisme agar proses penyusunan peta dapat dilanjutkan.
Ia berharap kebutuhan pembuatan dan pencetakan peta menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran berikutnya. DPRD, kata dia, akan mendorong komunikasi dengan pemerintah daerah agar kendala tersebut tidak menghambat proses penataan wilayah.
Administrasi Menjadi Tahap Penentu
Persoalan anggaran peta memperlihatkan bahwa pemekaran wilayah tidak berhenti pada kesepakatan batas di tingkat masyarakat. Ada tahapan teknis dan administrasi yang harus diselesaikan sebelum proses tersebut dapat berlanjut.
Di sisi lain, belum tersedianya anggaran khusus menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam menuntaskan seluruh kebutuhan pemekaran. Apalagi, pembahasan batas wilayah yang telah mencapai sekitar 90 persen seharusnya diikuti kepastian tahapan berikutnya.
Pemerintah daerah perlu menjelaskan berapa kebutuhan biaya pembuatan dan pencetakan peta, dari pos anggaran mana pembiayaan akan dipenuhi, serta kapan dokumen tersebut ditargetkan selesai.
Kejelasan itu penting agar proses pemekaran tidak hanya berjalan dalam pembahasan, tetapi memiliki tahapan penyelesaian yang terukur. Sebab, tanpa kelengkapan administrasi, kesepakatan batas wilayah berisiko belum dapat ditindaklanjuti sesuai rencana.(Adv/Theo)
