PENAJAM – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat tiga komponen pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung operasional petugas di lapangan, mulai dari uang lelah, konsumsi, hingga bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Nurlaila, menyebut alokasi uang lelah petugas mencapai sekitar Rp446 juta. Selain itu, tersedia anggaran makan dan minum untuk kegiatan briefing pagi dan sore sebesar Rp64 juta, serta BBM operasional sekitar Rp70 juta.
Dengan demikian, total ketiga komponen dukungan anggaran tersebut mencapai sekitar Rp580 juta. Dana itu merupakan bagian dari dukungan Pemprov Kaltim kepada kabupaten dan kota berdasarkan hasil koordinasi dengan BPBD provinsi.
Nurlaila mengatakan, pencairan anggaran tidak dilakukan sekaligus. Pemerintah daerah harus mengajukan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau menggunakan mekanisme penggantian biaya (reimbursement). Setiap pengajuan terlebih dahulu diverifikasi sebelum diteruskan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi untuk proses pencairan.
“Untuk PPU, alokasi yang kami terima berdasarkan koordinasi tersebut mencakup tiga item, yakni uang lelah, makan minum rapat, dan BBM operasional,” ungkap Nurlaila, Minggu (15/11/2026).
Sebagian anggaran disebut telah disalurkan, termasuk untuk kebutuhan BBM operasional dan pembayaran uang lelah tahap pertama. Penerimanya berasal dari sejumlah unsur instansi yang terlibat dalam penanganan karhutla, seperti petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, dan Dinas Pertanian.
Pembayaran Mengikuti Kejadian dan Luas Kebakaran
Penyaluran uang lelah tidak otomatis diberikan untuk setiap kejadian kebakaran. BPBD PPU menerapkan parameter penanganan, termasuk luas area yang ditangani. Karena itu, tidak seluruh laporan kejadian langsung dimasukkan dalam pengajuan pembiayaan.
Mekanisme tersebut membuat jumlah penerima dan besaran pembayaran bergantung pada keterlibatan personel serta hasil verifikasi dokumen pertanggungjawaban. Artinya, realisasi anggaran perlu dilihat berdasarkan jumlah kejadian yang memenuhi kriteria, bukan semata-mata dari total kejadian karhutla yang tercatat.
Dukungan anggaran ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesiapan petugas. Penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi personel, kendaraan, BBM, serta kebutuhan konsumsi selama proses pemadaman dan penanganan di lapangan.
Namun, besarnya alokasi anggaran juga perlu diikuti keterbukaan mengenai realisasi penggunaannya. Masyarakat perlu mengetahui berapa dana yang sudah dicairkan, berapa yang masih tersisa, jumlah personel penerima, serta kejadian kebakaran yang menjadi dasar pembayaran.
Transparansi dan Evaluasi Penanganan
Selain memastikan kebutuhan operasional terpenuhi, pemerintah perlu menjelaskan efektivitas penggunaan anggaran tersebut terhadap penanganan karhutla. Apakah dukungan BBM dan uang lelah telah menjangkau seluruh petugas yang memenuhi kriteria? Bagaimana mekanisme pengawasan dan verifikasi penerimanya?
Pertanyaan itu penting karena dukungan anggaran bukan hanya berkaitan dengan pembayaran kepada petugas, tetapi juga kesiapan pemerintah menghadapi kebakaran berikutnya. Evaluasi perlu mencakup kecukupan peralatan, kecepatan respons, hingga kemampuan menjangkau kawasan rawan kebakaran.
Dengan mekanisme pencairan berbasis SPJ, ketepatan administrasi menjadi salah satu penentu kelancaran pembayaran. Sementara bagi pemerintah daerah, tantangannya adalah memastikan dukungan dari provinsi benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.(Adv/Theo)
