PENAJAM – Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan bantuan kapal nelayan berbahan fiber kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Usulan ini ditujukan untuk mendorong peremajaan armada sekaligus mendukung produktivitas nelayan di wilayah pesisir.
Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, menyebut jumlah kapal nelayan di Benuo Taka mencapai 2.505 unit. Namun, sebagian besar armada tersebut masih menggunakan material kayu. Pemerintah daerah ingin mendorong penggunaan kapal fiber sebagai alternatif yang dinilai lebih mudah dalam perawatan.
Menurut Andi, kapal berbahan fiber memiliki keunggulan ketika mengalami kerusakan, terutama kebocoran. Proses perbaikannya relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan kapal kayu sehingga nelayan tidak perlu terlalu lama menghentikan aktivitas melaut.
“Ke depan, diharapkan bantuan kapal nelayan tidak hanya berbahan kayu, tetapi juga kapal berbahan fiber,” kata Andi Trasodiharto, Minggu (15/11/2026).
Usulan Tak Hanya Kapal
Selain bantuan kapal fiber, Dinas Perikanan PPU juga mengajukan bantuan alat tangkap dan mesin kapal kepada pemerintah pusat. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sarana produksi nelayan sekaligus meningkatkan hasil perikanan tangkap.
Andi berharap usulan yang disampaikan kepada KKP dan Pemprov Kaltim dapat diakomodasi. Dengan dukungan armada dan perlengkapan melaut, pemerintah daerah menargetkan produktivitas nelayan di PPU dapat meningkat.
Namun, realisasi bantuan tersebut masih bergantung pada persetujuan pemerintah pusat dan provinsi. Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian mengenai jumlah kapal fiber, mesin, maupun alat tangkap yang akan diberikan kepada nelayan PPU.
Kebutuhan Armada dan Pemerataan Bantuan
Jumlah 2.505 kapal nelayan menjadi gambaran besarnya aktivitas perikanan tangkap di PPU. Di sisi lain, dominasi kapal kayu menunjukkan adanya kebutuhan peremajaan sarana yang perlu direncanakan secara bertahap.
Pemerintah daerah perlu menjelaskan bagaimana pemetaan kondisi armada nelayan dilakukan, kelompok mana yang menjadi prioritas penerima, serta berapa kebutuhan kapal fiber untuk menggantikan atau melengkapi armada yang ada.
Kejelasan kriteria penerima juga penting agar bantuan tidak hanya menambah jumlah kapal, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nelayan. Selain pengadaan, kesiapan perawatan, kemampuan mengoperasikan kapal, dan keberlanjutan dukungan sarana perlu menjadi bagian dari perencanaan.
Usulan bantuan ke KKP dan Pemprov Kaltim kini menjadi salah satu upaya Pemkab PPU mencari dukungan di luar anggaran daerah. Tantangannya adalah memastikan usulan tersebut berlanjut menjadi bantuan nyata yang dapat dirasakan masyarakat pesisir.(Adv/Theo)
