SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti penertiban alat kampanye (algaka) yang dinilai kurang konsisten dalam penerapannya atau tebang pilih.
Dalam hal ini, ia menekankan bahwa penertiban seharusnya difokuskan pada tempat-tempat yang jelas melanggar peraturan Bawaslu RI, seperti median jalan, fasilitas umum, tempat ibadah, dan fasilitas pendidikan
Ia juga menekankan perlunya fokus pada algaka yang mengandung unsur SARA dan yang dengan aturan yang jelas, bukan melakukan penertiban yang menimbulkan ketakutan di kalangan calon legislatif (caleg).
Ia juga menegaskan bahwa penertiban yang tidak konsisten berpotensi menciptakan atmosfer ketakutan di kalangan caleg, yang dapat merugikan
“Saya meminta penertiban algaka dilakukan dengan bijak, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan kekhawatiran di kalangan caleg. Suasana demokrasi harus tetap menjadi pesta yang menyenangkan, bukan menimbulkan ketakutan,” ungkapnyan pada Kamis, (9/11/2023).
Namun di sisi lain, Ia juga menyoroti peningkatan pemesanan algaka yang secara tidak langsung serta memutar roda ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dia berharap penertiban dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Secara tidak langsung menjadi pemutar roda ekonomi juga ‘kan, dari pemesanan algakanya meningkat,” ujarnya.
Meskipun demikian, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tetap mengapresiasi kinerja Satpol PP yang selama ini telah berupaya menertibkan algaka yang dipasag tak esuai aturan, demi menjaga tata estetika Kota Tepian. [zak/ADV SMD]
