SAMARINDA – Gubernur Kaltim Rudi Masud meminta pemerintah pusat perlu memperbaiki tata kelola sumber daya alam bagi daerah penghasil, termasuk Kaltim. Perbaikan itu menyeluruh dari sisi regulasi dibagian hulu sampai hilir, termasuk urusan bagi hasil dari pengelolaan SDA itu.
Pasalnya, Kaltim memiliki sumber daya alam melimpah. Namun, hasil yang diterima masyarakat Kaltim tak sebanding.
Bahkan, Participating Interest (PI) 10% daerah penghasil, sebagaimana diatur Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Di Kaltim, produksi migas atas dua WK, yakni Mahakam dan Sanga-sanga, PI 10 persen yang diterima justru minus dalam laporan keuangan daerah.
Akibatnya, pembangunan di daerah pun terhambat, seperti jalan antarwilayah yang sulit, hingga beragam persoalan lain. Bahkan, data BPS Kaltim per Maret 2025, angka kemiskinan di Kaltim mencapai 199.710 orang atau sekitar 5.17 persen.
Padahal, di balik semua persoalan itu, Kaltim menyuplai hampir 30 persen migas nasional. Rudi menyebut, hampir 30 persen lifting gas dan 12 persen lifting minyak nasional disuplai dari Kaltim.
“Jangan sampai daerah kaya sumber daya alam justru masyarakatnya miskin. Ini harus diperbaiki,” tegas Rudi belum lama ini.
Menurut BPS Kaltim, beragam faktor memicu kemiskinan Kaltim. Namun, khusus di wilayah pedalaman, aksesibilitas dan konektivitas yang menghambat perkembangan ekonomi wilayah, membuat masyarakat juga sulit berkembang.
Pada bagian ini, distribusi hasil pengelolaan kekayaan alam yang tak seimbang kerap kali tak dinikmati masyarakat lokal melalui pembangunan.
Bahkan, hanya untuk menikmati listrik saja, masih ada 110 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik. Belum lagi kebutuhan dasar lainnya seperti layanan kesehatan, pendidikan dan lainnya.
Untuk itu Gubernur Kaltim ingin ada perbaikan. “Ini harus diperbaiki,” tutup Rudi. (zak/ADV/Diskominfo Kaltim)
