JAKARTA — Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menuntaskan penertiban aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan. Penertiban diminta tidak berhenti pada penguasaan aset dan penagihan denda, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan lingkungan.
Desakan ini muncul setelah Satgas PKH menertibkan penguasaan kawasan hutan secara ilegal oleh perusahaan yang terafiliasi atau berada dalam kendali pengusaha Arif Kurniawan (AK). Nikel disebut menjadi salah satu komoditas yang masuk dalam penertiban.
Namun, hingga kini Satgas PKH belum mengumumkan daftar perusahaan, luas kawasan, dan rincian pelanggaran yang ditindak.
Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, menilai keterbukaan informasi penting agar publik dapat mengawasi proses penertiban, termasuk memastikan seluruh pihak yang terlibat ikut dimintai pertanggungjawaban.
“Setiap tindakan penguasaan kembali harus berorientasi mutlak pada pemulihan ekologis, bukan sekadar pengambilalihan aset atau alih kelola konsesi ke BUMN,” tegas Aryanto.
Soroti Dugaan Kerusakan Hutan Kabaena
PWYP juga meminta pemerintah memastikan apakah konsesi pertambangan di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, masuk dalam daftar penertiban.
Salah satu perusahaan yang disorot adalah PT Dua Delapan Resources, pemegang saham PT Tonia Mitra Sejahtera. Sejak 2025, organisasi masyarakat sipil Satya Bumi menyoroti perusahaan tersebut terkait dugaan deforestasi di kawasan hutan lindung Pulau Kabaena.
PWYP menilai penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak dalam rantai bisnis pertambangan, mulai dari perusahaan pelaksana, pemilik manfaat (beneficial ownership), pihak yang diduga memfasilitasi, hingga smelter yang menerima bijih dari tambang ilegal.
Denda Harus untuk Pemulihan Lingkungan
Peneliti PWYP Indonesia, Adzkia Farirahman, mengingatkan agar denda administratif tidak hanya dipandang sebagai sumber penerimaan negara.
Menurutnya, perlu ada mekanisme yang memastikan dana denda digunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di lokasi terdampak.
“Persoalan utamanya adalah tidak adanya keterkaitan yang jelas antara penerimaan denda dan pembiayaan pemulihan lingkungan,” jelas Adzkia.
PWYP mendorong pemerintah mengunci penggunaan dana denda melalui mekanisme khusus, termasuk melibatkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), agar pembiayaan rehabilitasi ekosistem lebih terarah.
Koalisi juga meminta pemerintah membuka data perusahaan dan pemilik manfaat, menindak seluruh pihak yang terlibat, menghentikan sementara izin serta operasi tambang baru di lokasi yang sedang ditertibkan, dan menetapkan kawasan hasil penertiban sebagai kawasan yang wajib dipulihkan.
Bagi PWYP, penertiban tidak boleh sekadar mengganti penguasa kawasan dari perusahaan swasta ke pihak lain. Kawasan hutan yang rusak harus dikembalikan fungsi ekologisnya dan pemulihannya melibatkan masyarakat terdampak. (*)
