BALIKPAPAN — Pedagang yang menempati Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Sepinggan diminta tidak dibebani pungutan liar (pungli), intimidasi, maupun praktik premanisme. Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan fasilitas yang dibangun untuk memulihkan aktivitas perdagangan pascakebakaran itu harus memberikan rasa aman bagi pedagang.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud saat meresmikan TPS Pasar Sepinggan, Senin (9/11/2026).
Ia meminta pengelola pasar memastikan pedagang dapat kembali berjualan tanpa tekanan atau pungutan di luar ketentuan resmi. Rahmad juga meminta pedagang berani melaporkan apabila menemukan praktik yang merugikan mereka.
“Jangan sampai ada pungli di sini. Kalau ada pungutan di luar regulasi yang ditentukan, silakan laporkan. Nanti ada aparat yang menindak karena ada Satgas Saber Pungli,” kata Rahmad.
Menurutnya, TPS dibangun sebagai solusi bagi pedagang yang kehilangan tempat usaha akibat kebakaran. Karena itu, fasilitas tersebut tidak boleh dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara yang melanggar aturan.
“Bisnis yang benar. Tidak boleh ada premanisme, tidak boleh ada pungli, dan tidak boleh ada yang menekan masyarakat kita,” tegasnya.
Iuran Rp180 Ribu Diminta Dievaluasi
Selain menyoroti pungli, Rahmad turut meminta Dinas Perdagangan (Disdag) mengevaluasi iuran bulanan sebesar Rp180 ribu yang dikenakan kepada pedagang pengguna kios TPS.
Ia menyebut pemerintah telah memberikan pembebasan iuran selama satu tahun. Namun, setelah masa relaksasi berakhir, besaran pungutan harus tetap mempertimbangkan kemampuan pedagang.
“Kalau Rp180 ribu per bulan itu memberatkan, lebih baik sampaikan kepada saya. Kalau memang memberatkan pedagang, lebih baik tidak usah dipungut,” ujarnya.
Rahmad menilai pemerintah perlu memberi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memulihkan usahanya. Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah juga dapat dilakukan melalui sektor usaha besar tanpa membebani pedagang kecil.
Kebakaran Hanguskan 250 Lapak
Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri Umar, menjelaskan pembangunan TPS merupakan bagian dari penanganan pascakebakaran Pasar Sepinggan pada 31 Juli 2026.
Kebakaran tersebut menghanguskan 250 dari total 853 lapak. Lapak yang terbakar tersebar di Blok A, B, E, dan H.
Untuk memulihkan aktivitas perdagangan, Pemkot Balikpapan mengalokasikan anggaran Rp3,3 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan TPS, pemeliharaan gedung utama, serta perbaikan sarana dan prasarana pasar.
Dari anggaran itu, pemerintah membangun 97 lapak TPS dan melakukan pemeliharaan terhadap 22 unit gedung utama.
Haemusri menyebut pekerjaan dimulai pada 4 Agustus 2026 dan selesai pada 22 Oktober 2026. Penyelesaian tersebut lebih cepat dibandingkan target kontrak yang dijadwalkan berakhir pada 1 November 2026.
“Keberadaan TPS ini memungkinkan para pedagang kembali menjalankan mata pencaharian yang sempat terhenti akibat kebakaran,” pungkasnya.
Dengan beroperasinya TPS Pasar Sepinggan, pemulihan perdagangan kini memasuki tahap berikutnya. Selain memastikan fasilitas dapat digunakan, pemerintah juga dituntut mengawasi pengelolaan pasar agar tidak muncul pungutan di luar ketentuan dan pedagang benar-benar memperoleh perlindungan. (*)
