SAMARINDA — Warga mengantre panjang di depan kantor Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Rabu, 2 September 2026. Mereka datang membeli sembako yang dijual lebih murah.
Pemandangan itu menunjukkan satu hal: pangan murah dibutuhkan masyarakat.
Namun, ada pertanyaan yang lebih mendasar:
Mengapa pemerintah memilih membuat pasar murah, bukan membuat pasar yang ada menjadi lebih murah?
Inilah paradoks kebijakan tersebut.
Pasar murah efektif meredam tekanan harga dan membantu daya beli. Tetapi sifatnya sementara. Ketika kegiatan selesai, warga kembali ke pasar reguler dengan struktur harga yang sama.
Artinya, pemerintah menciptakan kantong harga murah, bukan mengubah penyebab harga mahal.
Padahal Pemprov Kaltim memiliki sejumlah instrumen untuk memengaruhi pasar: cadangan pangan, fasilitasi distribusi, kerja sama dengan produsen dan lembaga pangan, penguatan produksi, hingga pembangunan infrastruktur pangan.
Memang, pemerintah tidak bisa menetapkan harga seenaknya. Harga dibentuk oleh produksi, pasokan, distribusi, ongkos angkut, penyimpanan dan margin perdagangan.
Tetapi justru faktor-faktor itulah yang semestinya menjadi sasaran intervensi.
Jika persoalannya distribusi, pangkas biaya distribusi. Jika pasokan kurang, perkuat produksi. Jika rantai perdagangan terlalu panjang, pendekkan mata rantainya. Jika petani lemah dalam posisi tawar, perkuat akses mereka ke pasar.
Bukan sekadar menjual murah selama satu hari.
Antrean warga adalah sinyal
Antrean panjang bukan hanya bukti program pemerintah diminati.
Ia juga menunjukkan selisih harga beberapa ribu rupiah cukup berarti bagi masyarakat.
Artinya ada persoalan daya beli yang lebih besar.
Sembako murah memang mengurangi beban pengeluaran, tetapi tidak meningkatkan pendapatan. Karena itu, program ini seharusnya menjadi jaring pengaman, bukan pengganti kebijakan peningkatan kesejahteraan.
Lebih penting lagi, pemerintah perlu mengukur apakah intervensi tersebut berdampak pada pasar setelah kegiatan berakhir.
Apakah harga di pasar reguler turun? Apakah petani memperoleh harga layak? Apakah biaya logistik berkurang? Apakah pasokan lokal menguat?
Jika tidak, maka program hanya menyelesaikan harga hari ini, bukan persoalan pangan secara struktural.
Ketahanan pangan bukan sekadar sembako murah
Ketahanan pangan dibangun dari produksi yang kuat, petani yang sejahtera, distribusi efisien, cadangan pangan dan masyarakat dengan daya beli memadai.
Karena itu, tesisnya sederhana:Pemerintah seharusnya tidak berhenti pada kemampuan membuat pangan murah. Pemerintah harus menggunakan kewenangannya untuk membuat sistem yang memungkinkan pangan menjadi murah secara wajar.
Pasar murah diperlukan ketika masyarakat tertekan.
Tetapi jika pasar murah harus terus diadakan karena pasar reguler tak kunjung terjangkau, pemerintah perlu bertanya lebih jauh:Apakah yang sedang diperbaiki adalah harga pangan, atau hanya dampak dari harga pangan yang mahal?
Sebab pasar murah adalah solusi sementara. Membenahi pasar adalah solusi struktural.
Dan bagi pemerintah yang berbicara tentang ketahanan pangan, ukuran keberhasilannya bukan panjangnya antrean di pasar murah, melainkan seberapa jauh masyarakat akhirnya tidak lagi membutuhkan antrean tersebut.
