SAMARINDA — Perkara sengketa kebun sawit antara 37 petani di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, dan PT Gunta Samba memasuki fase penentuan. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dijadwalkan membacakan putusan banding pada 26 Oktober 2026, setelah perusahaan mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang mengabulkan gugatan para petani senilai Rp25,9 miliar.
Perkara dengan nomor 211/PDT/2026/PT SMR itu bukan sekadar menyangkut sengketa pengelolaan kebun sawit seluas 143 hektare. Putusan tingkat banding juga akan menentukan kelanjutan upaya hukum para petani yang memperjuangkan hak mereka dalam kerja sama perkebunan tersebut.
Di tengah penantian itu, pernyataan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Bidang Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum., mengenai independensi dan integritas hakim menjadi relevan sebagai tolok ukur prinsip peradilan yang harus dijaga.
Dalam keterangan resmi MA pada 31 Agustus 2026, Suharto menegaskan pentingnya kemandirian badan peradilan dan independensi hakim, termasuk dalam penanganan perkara di tingkat pertama maupun banding.
“Menjaga kemandirian badan peradilan sebagai misi pertama kita semua,” kata Suharto.
Ia menjelaskan, kemandirian peradilan harus diwujudkan dengan tidak saling mengintervensi atau mencampuri perkara yang sedang ditangani hakim. Suharto juga menegaskan pentingnya menjaga integritas serta menolak segala bentuk pelanggaran hukum dan korupsi di lingkungan peradilan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembinaan internal peradilan.
Independensi dan integritas dalam perkara banding
Pesan Suharto kembali mengemuka pada 13 Oktober 2026. Dalam pertemuan regional Transparency International se-Asia Pasifik di Jakarta, ia menekankan bahwa independensi kekuasaan kehakiman harus berjalan beriringan dengan integritas dan akuntabilitas kelembagaan.
“Tanpa integritas, independensi dapat menjadi tempat berlindung bagi penyimpangan,” tegas Suharto sebagaimana dikutip dalam publikasi resmi MA.
Ia juga menekankan bahwa hakim harus bebas mengambil keputusan berdasarkan hukum dan fakta persidangan, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.
Prinsip itu penting dipahami dalam perkara banding petani Kaubun. Independensi bukan berarti hakim bebas dari pertanggungjawaban, melainkan kebebasan untuk menilai perkara tanpa tekanan atau intervensi, dengan tetap berpegang pada hukum, bukti, dan fakta yang terungkap dalam proses peradilan.
Sebaliknya, integritas menuntut agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu.
Dari kerja sama kebun menuju sengketa Rp25,9 miliar
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sengketa bermula dari Perjanjian Nomor 47/KKP-GS/2007 mengenai kerja sama pengelolaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 143 hektare.
Para petani mengaku tidak memperoleh bagi hasil sebagaimana yang mereka harapkan setelah kebun mulai menghasilkan sekitar 2012. Perselisihan itu kemudian dibawa ke pengadilan melalui gugatan wanprestasi atau ingkar janji dalam pelaksanaan perjanjian.
Pada 31 Agustus 2026, Pengadilan Negeri Sangatta mengabulkan gugatan para petani dan menjatuhkan kewajiban ganti rugi sebesar Rp25,9 miliar kepada pihak perusahaan, sebagaimana dilaporkan dalam pemberitaan perkara tersebut.
PT Gunta Samba kemudian menempuh upaya hukum banding. Perkara itu tercatat di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak 8 Oktober 2026.
Dengan adanya banding, putusan PN Sangatta belum berkekuatan hukum tetap. Nilai Rp25,9 miliar tersebut masih merupakan kewajiban berdasarkan putusan tingkat pertama yang sedang diuji di tingkat banding.
Putusan yang harus bertumpu pada fakta dan hukum
Pada tingkat banding, majelis hakim akan menilai perkara berdasarkan berkas dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasilnya dapat berupa penguatan, perubahan, atau pembatalan putusan tingkat pertama sesuai pertimbangan hukum majelis.
Karena itu, perkara ini tidak semestinya dilihat semata-mata sebagai pertarungan antara petani dan perusahaan. Pokok persoalannya adalah bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dinilai berdasarkan bukti, serta bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang diajukan dalam perkara.
Bagi 37 petani, putusan tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan mereka untuk memperoleh kepastian hukum atas sengketa yang telah berlangsung bertahun-tahun. Bagi perusahaan, proses banding merupakan hak untuk meminta pemeriksaan kembali terhadap putusan yang merugikannya.
Kedua kepentingan itu harus ditempatkan secara setara di hadapan hukum. Status sebagai petani maupun perusahaan tidak boleh menggantikan penilaian objektif terhadap bukti dan argumentasi hukum masing-masing pihak.
Di sinilah profesionalitas hakim diuji: ketelitian dalam memeriksa berkas, kecermatan dalam menilai bukti, serta kemampuan menyusun pertimbangan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Independensi juga menuntut agar putusan tidak ditentukan oleh tekanan opini publik, kepentingan ekonomi, maupun kedudukan sosial para pihak. Sementara integritas menjadi landasan agar kewenangan memutus perkara dijalankan tanpa konflik kepentingan dan praktik transaksional.
Prinsip tersebut sejalan dengan pernyataan Suharto dalam berbagai kesempatan resmi MA mengenai pentingnya menjaga kemandirian peradilan, integritas, dan akuntabilitas.
Publik menanti alasan di balik putusan
Menjelang jadwal putusan 26 Oktober 2026, perhatian publik tertuju pada bagaimana majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menilai sengketa tersebut.
Yang dinantikan bukan hanya hasil akhir berupa penguatan, perubahan, atau pembatalan putusan PN Sangatta. Pertimbangan hukum yang menjelaskan penilaian terhadap bukti, isi perjanjian, serta dasar penetapan hak dan kewajiban para pihak juga menjadi bagian penting dari transparansi peradilan.
Putusan yang baik bukan semata-mata putusan yang menyenangkan salah satu pihak. Putusan harus memiliki dasar hukum yang kuat, bertumpu pada fakta persidangan, dan disertai pertimbangan yang dapat dipahami serta diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Penting pula untuk menegaskan bahwa hingga putusan banding dibacakan, tidak ada dasar untuk menyimpulkan adanya keberpihakan atau intervensi terhadap majelis hakim dalam perkara ini.
Namun, publik tetap memiliki kepentingan yang sah untuk mengawasi jalannya peradilan melalui informasi resmi, dokumen perkara yang tersedia, serta pertimbangan dalam putusan yang dipublikasikan.
Pernyataan Suharto tentang independensi dan integritas bukanlah petunjuk mengenai hasil perkara petani Kaubun. Pernyataan itu merupakan prinsip kelembagaan yang relevan untuk mengingatkan bahwa setiap perkara harus diputus berdasarkan hukum dan fakta, bukan tekanan atau kepentingan di luar persidangan.
Pada akhirnya, penantian 37 petani Kaubun bukan hanya tentang angka Rp25,9 miliar. Perkara ini juga menyangkut kepastian hukum dalam kerja sama perkebunan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Pada 26 Oktober mendatang, perhatian akan tertuju pada putusan majelis hakim. Dari sana, publik dapat menilai bagaimana hukum diterapkan berdasarkan pertimbangan yang tertuang dalam putusan, tanpa mendahului kesimpulan sebelum proses peradilan selesai. (*)
