SAMARINDA — Ratusan warga dari berbagai daerah di Kalimantan Timur mendatangi Kantor Gubernur Kaltim dalam aksi bertajuk Ketuk Pintu Gubernur, Selasa (19/5/2026). Mereka datang membawa berbagai tuntutan terkait konflik agraria yang selama ini melibatkan perusahaan tambang, perkebunan sawit hingga sektor migas.
Sekitar 200 peserta aksi hadir dalam kegiatan tersebut. Sebagian besar merupakan warga yang mengaku menjadi korban langsung sengketa lahan di daerah masing-masing.
Koordinator aksi, Nina Iskandar, mengatakan banyak peserta hadir mewakili keluarga mereka yang terdampak konflik lahan.
“Alhamdulillah massa kita ada sampai 200 orang, itu pun rata-rata korban semua. Kalau orang tuanya enggak bisa hadir, anaknya yang mewakili,” ujarnya.
Dalam orasinya, warga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih serius memperhatikan persoalan agraria yang terus terjadi di sejumlah daerah. Mereka berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap konflik antara masyarakat dan perusahaan.
Menurut Nina, saat ini terdapat sekitar 20 titik konflik agraria yang tersebar di berbagai wilayah seperti Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur hingga Mahakam Ulu.
Ia juga menyoroti dampak proyek strategis nasional bendungan di Marangkayu yang disebut telah menyebabkan ratusan rumah warga terdampak.
“Korban proyek strategis nasional itu sampai 300 rumah, 300 kepala keluarga. Rumah mereka tenggelam semua,” katanya.
Setelah hampir dua jam menyampaikan aspirasi, massa akhirnya ditemui langsung oleh Rudy Mas’ud. Kehadiran gubernur disambut antusias warga yang sejak awal berharap pemerintah provinsi mau mendengar langsung persoalan yang mereka alami.
“Alhamdulillah tuntutan kita diterima. Ini langkah kemenangan baru bagi masyarakat yang selama ini merasa tenggelam oleh isu-isu lain,” ujar Nina usai dialog.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy Mas’ud menegaskan pemerintah provinsi akan mempelajari seluruh laporan warga terkait konflik agraria dan sengketa HGU secara bertahap bersama instansi terkait.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama masyarakat Kalimantan Timur dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.
“Kami pastikan gubernur dan wakil gubernur berada di belakang rakyat Kalimantan Timur,” tegas Rudy di hadapan massa aksi.
Rudy mengakui persoalan agraria di Kaltim melibatkan banyak sektor, mulai dari perkebunan, pertambangan hingga migas. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan koordinasi dengan ATR/BPN dan lembaga terkait untuk mempelajari setiap kasus secara rinci.
Ia juga membuka peluang evaluasi terhadap perusahaan yang terbukti bermasalah dan tidak mampu menyelesaikan konflik dengan masyarakat sesuai aturan yang berlaku.
“Kami akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku, termasuk mencabut perizinan perusahaan yang berkaitan dengan konflik ini,” ujarnya.
Menurut Rudy, setiap persoalan memiliki karakter berbeda sehingga penyelesaiannya harus dilakukan satu per satu.
“Persoalannya beda-beda, ada perusahaan negara, swasta, sampai oil and gas. Jadi kita selesaikan satu per satu,” pungkasnya. (*)
