SAMARINDA — Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur, rapat koordinasi penanganan karhutla justru berlangsung tanpa kehadiran dua pimpinan tertinggi Pemprov Kaltim.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono bersama Komite II DPD RI menggelar rapat kerja mitra strategis dengan Pemerintah Provinsi Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (14/9/2026).
Namun, Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Ketidakhadiran itu bahkan sempat disinggung langsung oleh Diaz. Ia mengaku sempat menunggu kehadiran gubernur dan wakil gubernur sebelum rapat akhirnya berjalan bersama pihak-pihak terkait.
“Kami juga tadi menunggu gubernur sama wakil gubernurnya, enggak ada nih. Padahal di sini sudah disamperin sama Bang Komeng ke sini,” ujar Diaz.
Rapat tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Salah satu persoalan yang dibahas adalah kebutuhan sumur bor di sejumlah titik yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
Menurut Diaz, kebutuhan sumur bor cukup banyak dan titik lokasinya telah dipetakan. Kolaborasi dengan pihak swasta pun dinilai penting untuk mempercepat penyediaannya.
Persoalan lain yang mencuat adalah perbedaan data luas lahan terbakar antarinstansi. Diaz menilai data dari tingkat pusat hingga lapangan perlu disinkronkan agar penanganan karhutla tidak berjalan dengan informasi yang berbeda-beda.
Di tengah situasi tersebut, absennya gubernur dan wakil gubernur menjadi sorotan.
Sebab, ketika pemerintah pusat datang ke daerah untuk membahas persoalan karhutla, kursi dua pemegang kendali utama pemerintahan provinsi justru kosong.
Bagi publik, persoalannya bukan sekadar siapa yang hadir dalam sebuah rapat.
Pertanyaannya: seberapa serius pemerintah daerah menempatkan karhutla dan kekeringan sebagai agenda prioritas ketika persoalan tersebut tengah membutuhkan koordinasi lintas lembaga?
