PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengandalkan strategi jemput bola ke pemerintah pusat untuk menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Bupati PPU Mudyat Noor meminta jajarannya aktif berkoordinasi dengan kementerian agar program pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat direalisasikan di daerah.
Strategi tersebut ditempuh ketika kemampuan belanja daerah menghadapi tekanan. Dana transfer ke PPU disebut berada di kisaran Rp1,1 triliun lebih, sementara anggaran daerah juga harus membiayai gaji pegawai dan operasional pemerintahan.
“Bagaimana caranya kita jemput bola. Hari ini kita berebut kue, kue itu hari ini adanya di Jakarta. Kalau hari ini misalkan kita enggak ke sana, anggaran untuk pembangunan daerah kita tidak akan ada,” kata Mudyat, dikutip dari Timur Media, 22 Oktober 2026.
Menurut Mudyat, pemerintah daerah perlu bergerak cepat mengikuti mekanisme penganggaran pusat. Jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengawal usulan pembangunan agar dapat masuk dalam program kementerian terkait.
Ketergantungan Fiskal Jadi Tantangan
Upaya mencari dukungan APBN menjadi salah satu pilihan ketika kemampuan keuangan daerah terbatas. Namun, strategi tersebut juga memperlihatkan pentingnya dukungan pemerintah pusat bagi keberlanjutan pembangunan di PPU.
Dalam pemberitaan Timur Media pada 2 Oktober 2026, pendapatan PPU dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 diproyeksikan sekitar Rp1,99 triliun. Dari jumlah itu, pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,75 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sekitar Rp210,91 miliar.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Karena itu, kemampuan meningkatkan PAD dan mengelola belanja secara efektif menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Bukan Sekadar Mendapatkan Anggaran
Dukungan APBN berpotensi membantu membiayai pembangunan yang tidak dapat sepenuhnya ditopang APBD. Meski demikian, keberhasilan strategi jemput bola tidak cukup diukur dari banyaknya usulan yang diajukan atau anggaran yang berhasil diperoleh.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memiliki perencanaan yang matang, serta dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
Publik juga perlu mengetahui program apa saja yang telah memperoleh persetujuan pendanaan pusat, berapa nilai anggarannya, dan kapan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, strategi Mudyat Noor mencari dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu upaya menjaga pembangunan PPU. Namun, hasil akhirnya tetap perlu diukur dari realisasi program, kualitas layanan publik, dan dampak nyata bagi warga.
