Dari forum kampus, keputusan kolektif, hingga seleksi kandidat, gerakan mahasiswa Serbia menunjukkan bahwa organisasi tanpa pemimpin tunggal tetap bisa membangun kekuatan politik. Namun, tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah mereka memperoleh kekuasaan.
PANTAU KALTIM — Sebuah gerakan tidak selalu membutuhkan satu ketua untuk menentukan arah perjuangan. Di Serbia, mahasiswa membangun gerakan tanpa pemimpin tunggal, mengorganisasi aksi lintas kampus, memperluas dukungan masyarakat, lalu membawa perlawanan mereka ke arena pemilu.
Hasil sementara pemilihan parlemen Serbia pada 25 Oktober 2026 memperlihatkan capaian yang besar. Daftar kandidat yang didukung gerakan mahasiswa memperoleh 2.267.615 suara atau 52,71 persen, setara dengan 140 dari total 250 kursi parlemen. Sementara itu, daftar koalisi Aleksandar Vučić–United Serbia meraih 39,17 persen suara dan 104 kursi.
Angka tersebut diumumkan Komisi Pemilihan Serbia pada 26 Oktober berdasarkan penghitungan dari 8.187 tempat pemungutan suara. Dengan demikian, hasil itu masih berstatus sementara. Sumber: Komisi Pemilihan Serbia.
Kemenangan itu bukan semata cerita tentang mahasiswa yang turun ke jalan. Ini juga kisah tentang bagaimana sebuah gerakan membangun mekanisme pengambilan keputusan, menghubungkan kampus-kampus, menjaga tuntutan bersama, dan menyusun strategi untuk memasuki parlemen.
Berawal dari tragedi
Gerakan mahasiswa Serbia menguat setelah atap kanopi di Stasiun Kereta Novi Sad runtuh pada 1 November 2024. Tragedi itu menewaskan 16 orang dan memicu kemarahan publik terkait transparansi proyek pembangunan, dugaan korupsi, dan pertanggungjawaban pemerintah.
Mahasiswa kemudian memblokade fakultas dan menggelar aksi. Tuntutan mereka berkembang, antara lain meminta keterbukaan dokumen renovasi stasiun, penanganan hukum terhadap serangan kepada demonstran, serta peningkatan pendanaan pendidikan tinggi.
Aksi yang semula tumbuh di lingkungan kampus meluas menjadi gerakan nasional. Mahasiswa menggelar demonstrasi, pawai antarkota, dan membangun hubungan dengan masyarakat di luar pusat-pusat pendidikan.
Reuters mencatat gerakan tersebut berkembang melalui struktur yang terdesentralisasi, pertemuan mahasiswa, kelompok kerja, dan dukungan warga. Masyarakat turut membantu menyediakan makanan serta kebutuhan bagi mahasiswa yang bertahan dalam blokade kampus. Sumber: Reuters.
Tanpa ketua, bukan tanpa struktur
Salah satu ciri yang membedakan gerakan ini adalah penolakan terhadap kepemimpinan tunggal. Tidak ada satu ketua pusat yang menjadi satu-satunya penentu keputusan atau juru bicara permanen bagi seluruh gerakan.
Sebagai gantinya, mahasiswa menggunakan plenum, yakni forum musyawarah yang memungkinkan mahasiswa membahas tuntutan, strategi, dan rencana aksi, kemudian mengambil keputusan melalui pemungutan suara.
Setiap fakultas memiliki forum sendiri. Untuk aksi besar yang membutuhkan dukungan lintas kampus, pembahasan dan persetujuan dilakukan melalui koordinasi antarfakultas.
Harriman Institute di Columbia University mencatat bahwa rencana aksi besar di Belgrade pada Januari 2025, termasuk blokade jalur lalu lintas utama selama 24 jam, memerlukan dukungan mayoritas dari hampir 50 sekolah atau fakultas beserta plenumnya.
Model ini membuat keputusan tidak bergantung pada instruksi seorang ketua. Mandat muncul dari forum, sedangkan pelaksanaan dijalankan melalui koordinasi dan pembagian tugas.
Namun, sistem tersebut bukan berarti setiap mahasiswa menentukan semua hal secara individual. Gerakan tetap membutuhkan orang-orang yang mengurus logistik, komunikasi publik, kebersihan, keamanan, dan hubungan antarkampus. Bedanya, fungsi-fungsi itu dijalankan melalui kelompok kerja dan koordinator, bukan disatukan dalam satu figur pemimpin.
Sumber: Harriman Institute, Columbia University dan Deutsche Welle.
Dari kampus menuju gerakan nasional
Kekuatan gerakan tidak berhenti pada forum internal. Mahasiswa membangun jaringan lintas kota, mengadakan pawai, serta mendatangi komunitas di wilayah yang jauh dari pusat demonstrasi.
Lima kota universitas yang menjadi pusat penting gerakan adalah Belgrade, Novi Sad, Niš, Kragujevac, dan Novi Pazar. Mahasiswa juga mengembangkan pendekatan untuk menjangkau warga di kota kecil dan desa.
Strategi tersebut membantu memperluas percakapan publik dari persoalan kampus menjadi isu yang menyangkut kepentingan masyarakat: transparansi pemerintah, akuntabilitas, penegakan hukum, dan kebebasan media.
Analisis Centre for Eastern Studies (OSW) mencatat bahwa pawai antarkota dan pendekatan langsung kepada masyarakat ikut membantu mahasiswa membangun hubungan di luar lingkungan universitas. Sumber: OSW.
Pelajaran pentingnya, jaringan tidak cukup dibangun melalui komunikasi di media sosial. Jaringan perlu diwujudkan dalam hubungan nyata, kerja bersama, pembagian peran, dan tuntutan yang bisa dipahami oleh kelompok masyarakat berbeda.
Masuk pemilu tanpa berubah menjadi partai konvensional
Ketika gerakan mulai mempertimbangkan pemilu, muncul persoalan baru: bagaimana membawa aspirasi kolektif ke parlemen tanpa menyerahkan seluruh kendali kepada elite politik atau seorang tokoh?
Mahasiswa akhirnya mendukung sebuah daftar kandidat yang dikenal sebagai Student List. Menariknya, daftar tersebut tidak diisi mahasiswa yang masih menempuh pendidikan. Kandidatnya berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan masyarakat sipil.
Proses seleksi diatur melalui ketentuan internal gerakan. Kandidat dapat dipersoalkan oleh forum mahasiswa dan harus melewati proses pemeriksaan serta pemungutan suara. Sejumlah nama bahkan dicoret setelah mendapatkan keberatan dari forum-forum tersebut.
Kajian yang diterbitkan European Consortium for Political Research (ECPR) pada Oktober 2026 menjelaskan bahwa gerakan menyusun aturan untuk menjaga jarak dari partai konvensional, termasuk pembatasan terhadap orang-orang yang pernah menduduki posisi tertentu di partai politik.
Tetapi, mekanisme tersebut juga menyisakan persoalan: setelah seorang kandidat terpilih menjadi anggota parlemen, forum mahasiswa tidak memiliki kewenangan formal yang sama untuk menarik kembali mandatnya. Sumber: ECPR, From plenums to parliament: the rulebook behind Serbia’s Student List.
Artinya, keberhasilan menyaring kandidat sebelum pemilu belum otomatis menjamin mereka akan selalu sejalan dengan tuntutan gerakan setelah memperoleh jabatan.
Tantangan setelah kemenangan
Memperoleh 140 kursi merupakan capaian elektoral yang besar. Namun, mengelola kekuasaan berbeda dari mengorganisasi demonstrasi.
Gerakan tanpa ketua harus menghadapi pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab ketika keputusan politik dipersoalkan, bagaimana menjaga disiplin para wakilnya, dan bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat setelah mereka berada di parlemen.
Ketiadaan pemimpin tunggal dapat mengurangi ketergantungan pada satu figur. Sebaliknya, mekanisme kolektif juga membutuhkan aturan yang jelas agar keputusan tidak berlarut-larut, tanggung jawab tidak saling dilempar, dan para wakil rakyat tidak berjalan sendiri-sendiri.
Karena itu, keberhasilan gerakan mahasiswa Serbia tidak cukup diukur dari jumlah demonstran atau kursi yang diperoleh. Ujian berikutnya adalah membuktikan apakah struktur kolektif yang dibangun di kampus mampu menjaga akuntabilitas ketika berhadapan dengan kekuasaan negara.
Pelajaran bagi gerakan mahasiswa Indonesia
Pengalaman Serbia bukan cetak biru yang bisa disalin begitu saja. Sistem pemilu, kondisi politik, sejarah gerakan, dan struktur masyarakat Indonesia berbeda. Namun, ada beberapa hal yang relevan untuk dipelajari.
Pertama, tanpa ketua bukan berarti tanpa aturan. Gerakan memerlukan forum pengambilan keputusan yang jelas, prosedur pemungutan suara, dan mekanisme untuk menjalankan keputusan bersama.
Kedua, jaringan harus melampaui kampus. Tuntutan akan lebih kuat ketika mahasiswa mampu menjelaskan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan membangun kerja bersama dengan kelompok di luar universitas.
Ketiga, tuntutan harus konkret dan terukur. Kemarahan dapat memulai gerakan, tetapi tuntutan yang jelas membantu menjaga fokus dan menilai apakah pemerintah benar-benar memenuhi janji.
Keempat, seleksi wakil harus disertai mekanisme pertanggungjawaban. Rekam jejak kandidat penting, tetapi sama pentingnya adalah aturan transparansi, pelaporan, dan keterbukaan setelah mereka terpilih.
Pada akhirnya, pengalaman Serbia menunjukkan bahwa kekuatan gerakan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berdiri di depan. Kekuatan itu juga bergantung pada bagaimana keputusan dibuat, bagaimana jaringan dirawat, dan bagaimana mandat kolektif dijaga.
Gerakan boleh tanpa ketua. Namun, perjuangan tetap membutuhkan struktur, aturan, dan pertanggungjawaban. Tanpa ketiganya, desentralisasi bisa berubah menjadi kebingungan; dengan ketiganya, gerakan dapat membangun kekuatan tanpa bergantung pada satu orang.
Catatan redaksi: angka pemilu dalam berita ini mengacu pada hasil sementara Komisi Pemilihan Serbia yang diumumkan 26 Oktober 2026, bukan hasil final.
