Demo di Kantor Gubernur Kaltim Berlanjut, DRUPADI Baladika Gelar Aksi Damai 20 Mei

SAMARINDA – Rangkaian aksi demonstrasi yang terus berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Menyikapi situasi tersebut, DRUPADI Baladika Kaltim berencana menggelar aksi damai pada 20 Mei 2026 sebagai ajakan menjaga suasana kondusif di Samarinda.

Ketua DRUPADI Baladika Kaltim, Lilis Latif, menegaskan pihaknya tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun di sisi lain, intensitas aksi yang berlangsung hampir setiap pekan dinilai mulai berdampak pada kenyamanan masyarakat, khususnya di kawasan sekitar Kantor Gubernur Kaltim.

“DRUPADI Baladika Kaltim akan menggelar aksi damai sebagai bentuk kepedulian terhadap ketertiban dan kondusifitas daerah di tengah situasi demonstrasi yang terus berlangsung,” kata Lilis.

Ia menjelaskan, aksi tersebut akan dikemas secara sederhana dan terbuka untuk masyarakat umum. Salah satu agenda yang disiapkan ialah pembagian bunga mawar kepada pengendara di sekitar lokasi sebagai simbol pesan damai dan ajakan menjaga ketenangan daerah.

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati. Meski demikian, ia berharap penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

“Kritik tentu sah dalam demokrasi, tetapi stabilitas daerah dan kenyamanan masyarakat juga harus dijaga bersama,” ujarnya.

Lilis juga menilai beberapa tuntutan yang sebelumnya disuarakan dalam aksi massa telah mulai direspons Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik bahkan sudah ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah daerah.

“Beberapa hal yang sebelumnya dipersoalkan masyarakat sudah mendapat tindak lanjut, termasuk pengembalian anggaran yang sempat dianggap mubazir,” katanya.

Karena itu, pihaknya mempertanyakan tujuan aksi demonstrasi yang terus berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Ia khawatir gerakan yang awalnya membawa aspirasi masyarakat justru memicu ketegangan sosial berkepanjangan.

“Kalimantan Timur membutuhkan solusi dan suasana yang kondusif, bukan konflik yang terus dipelihara,” tegasnya.

Belakangan, kawasan Kantor Gubernur Kaltim memang menjadi titik berkumpulnya berbagai aksi massa, mulai dari mahasiswa hingga organisasi masyarakat. Sejumlah demonstrasi bahkan sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan pengamanan ketat aparat di sekitar lokasi. [Adv]

Print Friendly, PDF & Email